FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama, Herry Haryanto Azumi, menyampaikan keprihatinannya atas konflik yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Hal itu ia sampaikan disela diskusi publik dan konferensi pers Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama di Sofyan Hotel, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2025).
Herry menegaskan bahwa NU adalah organisasi yang lahir dari ulama dan tidak dapat meninggalkan peran ulama dalam setiap prosesnya. Namun, sebagai organisasi besar, NU juga tidak terlepas dari dinamika internal.
“Kami pastinya prihatin dengan adanya konflik di tubuh PBNU, karena kami yakin NU itu adalah ulama, NU tidak bisa meninggalkan ulama, tapi NU adalah organisasi, inilah terjadi komplekstasi yang harus kita terima,” ujar salah satu Inisiator Gerakan Kebangkitan Baru NU ini.
Ia menekankan pentingnya orientasi pada solusi untuk meredakan ketegangan di internal PBNU. Menurutnya, banyak kiai dan tokoh NU yang menyerukan agar organisasi kembali ke jalur konstitusional.
“Artinya apa, kita harus berorientasi pada solusi, bagaimana kita bisa keluar dari situasi yang membuat kita semua secara emosi menjadi haru biru, banyak kyai yang menyatakan keprihatinannya, banyak tokoh yang menginginkan ayo kembali ke jalan yang benar,” kata Herry.
Ketua PP ISNU bidang Investasi ini juga memandang bahwa perbedaan pendapat dalam organisasi harus diselesaikan melalui mekanisme resmi. Karena itu, ia menilai wacana islah hanya dapat berjalan baik jika dilakukan secara konstitusional.
“Tentunya hari ini banyak harapan daripada ulama untuk terjadinya islah, lalu islah yang bagaimana, yaitu islah yang konstitusional,” tegasnya.
Herry juga menyinggung pandangan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, yang sebelumnya menyebut adanya jalan tengah untuk meredakan konflik, yaitu melalui muktamar luar biasa.
“Kalau Kyai Ma’ruf (Amin) kemarin bilang ada jalan tengah, yaitu muktamar luar biasa, karena dengan muktamar inilah akan menjaga organisasi, bisa menjaga nama baik para ulama dan menjaga nama baik para pemimpin kita tanpa adanya keraguan di dalamnya,” ucapnya.
Menurut Herry, muktamar menjadi forum tabayun terbaik karena diakui secara konstitusional untuk menyelesaikan polemik. Namun, mengenai waktu pelaksanaannya, ia menyerahkan sepenuhnya kepada ulama.
“Kapan waktunya, saya ingin melihat para ulama seperti apa, ada yang bilang secepatnya, agar kita tidak terjebak pada fakum of power, karena ada saling memecat, saling menafikan, tapi ada juga yang realistis kita harus menyiapkan beberapa hal sehingga muktamar ini tidak mengganggu agenda inti dari proses transisi di NU ini,” jelasnya. (zak/fajar)
