Jakarta, ERANASIONAL.COM – Ketua Umum Gerakan Indonesia Mandiri (GIM), Heikal Safar SH, menyatakan dukungan penuh terhadap wacana evaluasi pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Ia menilai, perubahan mekanisme pemilihan gubernur dan bupati/wali kota berpotensi menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah.
Heikal mendukung gagasan agar gubernur dipilih langsung oleh Presiden, sementara bupati dan wali kota dipilih oleh gubernur. Menurutnya, skema tersebut dapat memangkas biaya besar yang selama ini dihabiskan untuk pilkada langsung.
“Pilkada langsung selama ini sangat mahal. Biaya logistik, kampanye, pengawasan, hingga pengamanan yang ditanggung APBD seharusnya bisa dialihkan untuk kebutuhan yang jauh lebih mendesak,” kata Heikal di Jakarta, Jumat (16/1/2026).
Heikal menilai proses pilkada langsung selama ini berlangsung dalam kondisi yang memprihatinkan. Selain menelan anggaran besar setiap lima tahun, tingkat partisipasi pemilih juga kerap rendah.
Ia menyebut, uang rakyat yang dihamburkan untuk pilkada seharusnya bisa dimanfaatkan untuk program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Anggaran itu bisa dialihkan untuk pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, transportasi gratis, serta program-program yang berpihak pada fakir miskin dan anak-anak terlantar yang wajib dipelihara oleh negara,” ujarnya.
Ketua Dewan Pembina Garuda Indonesia itu juga menyoroti dampak sosial dari pilkada langsung. Menurutnya, kontestasi politik di daerah kerap memecah belah masyarakat dan mengganggu persatuan nasional.
“Indonesia ke depan harus menjadi negara maju. Syaratnya, rakyat harus bersatu dan fokus membangun bangsa dari seluruh potensi yang dimiliki. Pilkada langsung justru sering memicu polarisasi,” katanya.
Heikal mendorong agar gagasan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung dapat segera diatur dalam regulasi baru. Ia menilai perlu ada revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Penyelamatan uang negara jauh lebih penting. Jika bisa dihemat, sebaiknya segera diterapkan dan disahkan melalui regulasi baru,” tegasnya.
Menurut Heikal, soliditas antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar kebijakan tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
“Jika gagasan pemilihan gubernur oleh presiden dan bupati/wali kota oleh gubernur diterapkan, anggaran negara bisa dihemat secara signifikan. Bahkan, uang negara bisa diselamatkan hingga ratusan triliun rupiah,” pungkasnya.
