Pantau - Kubu pro-militer Myanmar mengklaim telah meraih suara mayoritas dalam pemilu nasional yang diselenggarakan oleh junta, meskipun komunitas internasional menyebut proses ini sebagai "sandiwara demokrasi".
USDP Klaim Menang Mayoritas di Tengah Sistem BaruPernyataan klaim kemenangan ini disampaikan oleh Kyodo pada Jumat (12/1), mengutip informasi dari Komisi Pemilihan Myanmar yang dikelola junta.
Pemilu ini disebut-sebut sebagai bentuk "kembalinya demokrasi" oleh pihak militer, namun banyak negara dan pengamat internasional menganggapnya tidak sah dan penuh manipulasi.
Berdasarkan hasil resmi yang diumumkan oleh media pemerintah pada hari yang sama, Partai Union Solidarity and Development Party (USDP), yang didukung militer, memenangkan 167 dari 422 kursi yang diperebutkan di parlemen bikameral.
Pemungutan suara dilakukan dalam tiga fase sejak bulan Desember, dan USDP memastikan mayoritas setelah tahap kedua pemilu pada Minggu (11 Januari), ketika pemilihan digelar di 100 kecamatan di seluruh Myanmar.
Tahap pertama pemilu mencakup 102 kecamatan, sementara tahap ketiga dijadwalkan berlangsung pada 25 Januari di 63 kecamatan tambahan.
Peta Kekuatan Pro-Militer dan Sistem yang Berubah Pasca KudetaKonstitusi Myanmar menetapkan bahwa 25 persen dari total kursi parlemen secara otomatis dialokasikan untuk militer, yang menambah kekuatan politik kubu pro-junta.
Dari total 664 kursi di dua majelis parlemen, hanya 588 kursi yang diperebutkan dalam pemilu kali ini karena tidak adanya pemungutan suara di 76 daerah pemilihan yang berada di luar kendali junta, dengan alasan keamanan.
Dengan 167 kursi dari hasil pemilu dan tambahan 166 kursi dari jatah militer, kekuatan pro-militer diperkirakan mencapai 333 kursi, melampaui ambang batas mayoritas sederhana yang turun menjadi 295 kursi akibat berkurangnya jumlah total kursi.
Hasil resmi final dari pemilu ini diperkirakan akan diumumkan pada akhir Januari atau awal Februari.
Pemilu ini menjadi pemilu umum pertama sejak kudeta militer pada Februari 2021 yang menggulingkan dan memenjarakan pemimpin sipil terpilih Aung San Suu Kyi.
Setelah kudeta, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin Suu Kyi dibubarkan oleh junta pada tahun 2023.
Sistem pemilu juga telah diubah oleh junta dari sistem yang digunakan pada pemilu nasional 2020 yang dimenangkan secara telak oleh NLD.
Dengan hasil pemilu saat ini, Jenderal Senior Min Aung Hlaing atau salah satu mantan jenderal kepercayaannya berpeluang besar untuk terpilih sebagai presiden melalui parlemen yang akan bersidang pada bulan Maret.
