Jakarta (ANTARA) - Satu pencapaian penting telah ditorehkan Pemerintahan Prabowo Subianto di bidang ekonomi.
Realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Nilai itu 101,3 persen dari target pemerintah yang sebesar Rp1.905,6 triliun, serta menandai kenaikan 12,7 persen year-on-year dibandingkan tahun sebelumnya.
Saat pengumuman pada Kamis (15/1), Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan, realisasi investasi sepanjang tahun lalu juga mampu menciptakan 2,7 juta lapangan kerja.
Pencapaian tersebut tercatat pada tahun anggaran pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebuah fase krusial yang kerap menjadi barometer arah kebijakan ekonomi lima tahun ke depan.
Seperti lazimnya sebuah pencapaian tahun pertama sebuah pemerintahan, pencapaian ini harus dibaca sebagai modal awal, bukan garis akhir. Angka investasi yang melampaui target, di satu sisi tentu memberi sinyal positif, tetapi tantangan sesungguhnya adalah memastikan investasi tersebut benar-benar menjadi mesin pertumbuhan yang berkelanjutan, berkualitas, dan inklusif.
Investasi sektor energi
Banyak angle yang bisa kita baca dan telaah dari pengumuman Menteri Rosan Roeslani. Salah satunya bagaimana realisasi investasi dalam kaitannya dengan ketahanan energi dan pangan. Kedua sektor itu merupakan agenda prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Apa yang dicapai sepanjang tahun lalu, menjadi momentum penting untuk membaca peta investasi sektor energi dan pangan, yang kini ditempatkan menjadi jalur strategis transformasi ekonomi Indonesia.
Sektor energi tidak bisa hanya dipahami dari aspek produksi dan ketersediaan minyak dan gas. Lebih jauh dari itu juga harus ditempatkan dalam konteks energi baru dan terbarukan (EBT) serta hilirisasi energi.
Investasi di bidang hilirisasi mencapai lebih dari Rp580 triliun, atau sekitar 30,2 persen dari total investasi nasional. Angka ini menunjukkan bahwa investor melihat potensi nilai tambah dari pengolahan dan produksi energi domestik, bukan sekadar ekspor komoditas mentah.
Di luar data realisasi investasi langsung, sektor energi adalah sektor prioritas pemerintahan Prabowo. Sinyal ini tercermin dari peresmian peningkatan kapasitas kilang Balikpapan senilai 7,4 miliar dolar AS yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, pekan kedua Januari 2026.
Peresmian tersebut tidak semata memperluas kapasitas refining nasional dan mengurangi kebergantungan impor bahan bakar fosil, tetapi contoh investasi infrastruktur energi memperkuat ketahanan energi nasional.
Energi, baik tradisional maupun terbarukan, memiliki peran ganda dalam struktur ekonomi. Secara langsung, investasi di sektor ini mendukung pertumbuhan kapasitas produksi dan menciptakan ekosistem industri yang luas. Secara tidak langsung, pasokan energi yang lebih stabil dan kompetitif menjadi faktor penting bagi pembentukan ekosistem yang juga mencakup sektor lain seperti logistik, manufaktur, dan pertanian.
Baca juga: Kadin optimistis target investasi RI pada 2026 tercapai
Namun, tantangan sektor energi tetap kompleks. Energi fosil masih menjadi komponen dominan dalam konsumsi nasional. Di sisi lain, transisi ke energi bersih menghadapi hambatan regulasi, pembiayaan, serta kesiapan teknologi.
Dalam konteks ini, pemerintah perlu memperjelas roadmap investasi EBT, dengan insentif yang menarik investor global guna mendorong percepatan kapasitas energi bersih, termasuk panas bumi, solar, dan hidro.
Dalam konteks global yang semakin terfragmentasi, isu ketahanan energi menjadi sangat strategis, bahkan merembet menjadi isu politik yang bisa memicu konflik seperti yang kita lihat saat ini.
Kebergantungan pada impor energi dapat merusak stabilitas neraca perdagangan dan mengekspos ekonomi terhadap fluktuasi harga komoditas internasional. Namun melalui investasi yang tepat, Indonesia dapat memperkuat kemandirian energi sekaligus menjadi pusat produksi energi bersih di Kawasan.
Pelaku usaha dan investor kini tengah memetakan risiko dan peluang jangka panjang. Itu menunjukkan bahwa investasi sektor energi bukan hanya terkait angka realisasi, tetapi lebih pada integrasi strategis dengan agenda nasional seperti hilirisasi, pemanfaatan potensi gas domestik, dan transisi energi bersih.
Oleh karena itu, kebijakan yang memberi kepastian investasi, kemudahan perizinan, serta dukungan fiskal untuk proyek energi hijau adalah prasyarat yang harus terus dilanjutkan.
Pencapaian investasi sektor energi di 2025 memberi sinyal optimistis. Namun, sinyal ini perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan regulasi dan insentif yang berkelanjutan. Tujuannya, agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar energi besar, tetapi juga produsen energi modern dan berkelanjutan, sehingga bisa menjadi pemain strategis dalam peta kompetisi energi global di masa mendatang.
Investasi sektor pangan
Selain energi, Pemerintahan Prabowo juga mencanangkan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas. Sektor pangan adalah ujung tombak ketahanan ekonomi dan sosial Indonesia.
Meningkatnya investasi, termasuk di hilirisasi komoditas pangan (pertanian, perkebunan, dan perikanan), membuka peluang untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, serta keamanan pangan jangka panjang. Hal ini sejalan dengan fokus investasi BKPM pada sektor hilirisasi yang menyentuh pertanian dan agroindustri.
Investasi hilirisasi pangan yang tumbuh cepat adalah jawaban terhadap tantangan klasik Indonesia, yaitu rendahnya tingkat pengolahan komoditas agrikultur domestik. Dengan nilai hilirisasi mencapai sekitar 30 persen dari total investasi nasional, ini menunjukkan industri pengolahan serta rantai pasok produk pangan bernilai tambah mulai dilirik investor.
Fakta ini sejalan dengan tren investasi global yang menunjukkan bahwa negara yang memperkuat ekosistem agroindustri, termasuk teknologi pangan, cold chain logistics, dan platform pasar pangan digital, cenderung memperkuat ketahanan pangan dan daya saing ekspor dalam jangka panjang.
Indonesia sejak lama memiliki potensi besar dalam sektor pangan. Produksi beras nasional diprediksi tetap surplus, di sisi lain produksi hortikultura meningkat. Ini mencerminkan kapasitas produksi yang kuat. Namun tantangan klasik seperti infrastruktur pascapanen, konektivitas pasar, dan produktivitas lahan masih membutuhkan fokus investasi yang tajam.
Untuk sektor pangan, investasi tidak hanya harus masuk pada pengolahan komoditas primer, tetapi juga pada nilai tambah, misalnya, plant processing untuk komoditas pangan, pengolahan protein nabati, dan penerapan teknologi pertanian yang meningkatkan efisiensi. Ini akan membuat sektor pangan tidak lagi sekadar penopang kebutuhan domestik, tetapi juga kontributor ekspor yang kompetitif.
Dampak investasi yang terarah di sektor pangan akan menjawab dua masalah besar Indonesia, yaitu ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi.
Pertama, meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan domestik. Ini sangat penting terutama untuk menopang program prioritas pemerintah lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memerlukan ketersediaan bahan pangan dalam skala besar.
Kedua, membuka peluang baru bagi ekspor produk agroindustri bernilai tambah. Ini berarti ada arus devisa baru yang masuk dan perluasan lapangan kerja. Di tengah tekanan global dan risiko rantai pasok, ini bukan sekadar strategi, tetapi kebutuhan.
Untuk itu, kebijakan investasi di sektor pangan harus lebih proaktif dengan memberikan insentif kepada proyek agroindustri, memperkuat akses modal bagi petani dan pelaku usaha mikro, serta menyiapkan infrastruktur logistik yang memadai. Dengan demikian, investasi bukan hanya angka pencapaian, tetapi kekuatan yang tercermin dalam ketahanan pangan nasional dan produktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Baca juga: Rosan: Investasi di 2025 lampaui target, serap pekerja 2,71 juta orang
*) Aditya Laksmana Yudha, Jurnalis Ekonomi Senior
Realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Nilai itu 101,3 persen dari target pemerintah yang sebesar Rp1.905,6 triliun, serta menandai kenaikan 12,7 persen year-on-year dibandingkan tahun sebelumnya.
Saat pengumuman pada Kamis (15/1), Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengungkapkan, realisasi investasi sepanjang tahun lalu juga mampu menciptakan 2,7 juta lapangan kerja.
Pencapaian tersebut tercatat pada tahun anggaran pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebuah fase krusial yang kerap menjadi barometer arah kebijakan ekonomi lima tahun ke depan.
Seperti lazimnya sebuah pencapaian tahun pertama sebuah pemerintahan, pencapaian ini harus dibaca sebagai modal awal, bukan garis akhir. Angka investasi yang melampaui target, di satu sisi tentu memberi sinyal positif, tetapi tantangan sesungguhnya adalah memastikan investasi tersebut benar-benar menjadi mesin pertumbuhan yang berkelanjutan, berkualitas, dan inklusif.
Investasi sektor energi
Banyak angle yang bisa kita baca dan telaah dari pengumuman Menteri Rosan Roeslani. Salah satunya bagaimana realisasi investasi dalam kaitannya dengan ketahanan energi dan pangan. Kedua sektor itu merupakan agenda prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Apa yang dicapai sepanjang tahun lalu, menjadi momentum penting untuk membaca peta investasi sektor energi dan pangan, yang kini ditempatkan menjadi jalur strategis transformasi ekonomi Indonesia.
Sektor energi tidak bisa hanya dipahami dari aspek produksi dan ketersediaan minyak dan gas. Lebih jauh dari itu juga harus ditempatkan dalam konteks energi baru dan terbarukan (EBT) serta hilirisasi energi.
Investasi di bidang hilirisasi mencapai lebih dari Rp580 triliun, atau sekitar 30,2 persen dari total investasi nasional. Angka ini menunjukkan bahwa investor melihat potensi nilai tambah dari pengolahan dan produksi energi domestik, bukan sekadar ekspor komoditas mentah.
Di luar data realisasi investasi langsung, sektor energi adalah sektor prioritas pemerintahan Prabowo. Sinyal ini tercermin dari peresmian peningkatan kapasitas kilang Balikpapan senilai 7,4 miliar dolar AS yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, pekan kedua Januari 2026.
Peresmian tersebut tidak semata memperluas kapasitas refining nasional dan mengurangi kebergantungan impor bahan bakar fosil, tetapi contoh investasi infrastruktur energi memperkuat ketahanan energi nasional.
Energi, baik tradisional maupun terbarukan, memiliki peran ganda dalam struktur ekonomi. Secara langsung, investasi di sektor ini mendukung pertumbuhan kapasitas produksi dan menciptakan ekosistem industri yang luas. Secara tidak langsung, pasokan energi yang lebih stabil dan kompetitif menjadi faktor penting bagi pembentukan ekosistem yang juga mencakup sektor lain seperti logistik, manufaktur, dan pertanian.
Baca juga: Kadin optimistis target investasi RI pada 2026 tercapai
Namun, tantangan sektor energi tetap kompleks. Energi fosil masih menjadi komponen dominan dalam konsumsi nasional. Di sisi lain, transisi ke energi bersih menghadapi hambatan regulasi, pembiayaan, serta kesiapan teknologi.
Dalam konteks ini, pemerintah perlu memperjelas roadmap investasi EBT, dengan insentif yang menarik investor global guna mendorong percepatan kapasitas energi bersih, termasuk panas bumi, solar, dan hidro.
Dalam konteks global yang semakin terfragmentasi, isu ketahanan energi menjadi sangat strategis, bahkan merembet menjadi isu politik yang bisa memicu konflik seperti yang kita lihat saat ini.
Kebergantungan pada impor energi dapat merusak stabilitas neraca perdagangan dan mengekspos ekonomi terhadap fluktuasi harga komoditas internasional. Namun melalui investasi yang tepat, Indonesia dapat memperkuat kemandirian energi sekaligus menjadi pusat produksi energi bersih di Kawasan.
Pelaku usaha dan investor kini tengah memetakan risiko dan peluang jangka panjang. Itu menunjukkan bahwa investasi sektor energi bukan hanya terkait angka realisasi, tetapi lebih pada integrasi strategis dengan agenda nasional seperti hilirisasi, pemanfaatan potensi gas domestik, dan transisi energi bersih.
Oleh karena itu, kebijakan yang memberi kepastian investasi, kemudahan perizinan, serta dukungan fiskal untuk proyek energi hijau adalah prasyarat yang harus terus dilanjutkan.
Pencapaian investasi sektor energi di 2025 memberi sinyal optimistis. Namun, sinyal ini perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan regulasi dan insentif yang berkelanjutan. Tujuannya, agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar energi besar, tetapi juga produsen energi modern dan berkelanjutan, sehingga bisa menjadi pemain strategis dalam peta kompetisi energi global di masa mendatang.
Investasi sektor pangan
Selain energi, Pemerintahan Prabowo juga mencanangkan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas. Sektor pangan adalah ujung tombak ketahanan ekonomi dan sosial Indonesia.
Meningkatnya investasi, termasuk di hilirisasi komoditas pangan (pertanian, perkebunan, dan perikanan), membuka peluang untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah, serta keamanan pangan jangka panjang. Hal ini sejalan dengan fokus investasi BKPM pada sektor hilirisasi yang menyentuh pertanian dan agroindustri.
Investasi hilirisasi pangan yang tumbuh cepat adalah jawaban terhadap tantangan klasik Indonesia, yaitu rendahnya tingkat pengolahan komoditas agrikultur domestik. Dengan nilai hilirisasi mencapai sekitar 30 persen dari total investasi nasional, ini menunjukkan industri pengolahan serta rantai pasok produk pangan bernilai tambah mulai dilirik investor.
Fakta ini sejalan dengan tren investasi global yang menunjukkan bahwa negara yang memperkuat ekosistem agroindustri, termasuk teknologi pangan, cold chain logistics, dan platform pasar pangan digital, cenderung memperkuat ketahanan pangan dan daya saing ekspor dalam jangka panjang.
Indonesia sejak lama memiliki potensi besar dalam sektor pangan. Produksi beras nasional diprediksi tetap surplus, di sisi lain produksi hortikultura meningkat. Ini mencerminkan kapasitas produksi yang kuat. Namun tantangan klasik seperti infrastruktur pascapanen, konektivitas pasar, dan produktivitas lahan masih membutuhkan fokus investasi yang tajam.
Untuk sektor pangan, investasi tidak hanya harus masuk pada pengolahan komoditas primer, tetapi juga pada nilai tambah, misalnya, plant processing untuk komoditas pangan, pengolahan protein nabati, dan penerapan teknologi pertanian yang meningkatkan efisiensi. Ini akan membuat sektor pangan tidak lagi sekadar penopang kebutuhan domestik, tetapi juga kontributor ekspor yang kompetitif.
Dampak investasi yang terarah di sektor pangan akan menjawab dua masalah besar Indonesia, yaitu ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi.
Pertama, meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan domestik. Ini sangat penting terutama untuk menopang program prioritas pemerintah lainnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memerlukan ketersediaan bahan pangan dalam skala besar.
Kedua, membuka peluang baru bagi ekspor produk agroindustri bernilai tambah. Ini berarti ada arus devisa baru yang masuk dan perluasan lapangan kerja. Di tengah tekanan global dan risiko rantai pasok, ini bukan sekadar strategi, tetapi kebutuhan.
Untuk itu, kebijakan investasi di sektor pangan harus lebih proaktif dengan memberikan insentif kepada proyek agroindustri, memperkuat akses modal bagi petani dan pelaku usaha mikro, serta menyiapkan infrastruktur logistik yang memadai. Dengan demikian, investasi bukan hanya angka pencapaian, tetapi kekuatan yang tercermin dalam ketahanan pangan nasional dan produktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Baca juga: Rosan: Investasi di 2025 lampaui target, serap pekerja 2,71 juta orang
*) Aditya Laksmana Yudha, Jurnalis Ekonomi Senior
