PBB Desak AS Hormati Piagam PBB di Tengah Rencana Klaim atas Greenland

Pantau - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan kepada Amerika Serikat untuk mematuhi Piagam PBB, menyusul pernyataan Presiden Donald Trump yang ingin mengambil alih wilayah Greenland dan mengancam akan mengenakan tarif kepada negara-negara yang menentang langkah tersebut.

PBB Tegaskan Pentingnya Kedaulatan Teritorial

Wakil Juru Bicara PBB, Farhan Haq, dalam konferensi pers pada Jumat (16/1), menekankan pentingnya menghormati prinsip-prinsip dalam Piagam PBB.

"Anda sangat menyadari bahwa posisi kami mencakup penghormatan terhadap Piagam PBB, yang menegaskan kedaulatan dan integritas teritorial negara-negara anggota," ungkapnya.

Pernyataan ini merespons wacana dari Presiden AS Donald Trump yang berencana untuk menjadikan Greenland sebagai bagian dari Amerika Serikat.

Trump telah beberapa kali menyatakan bahwa Greenland memiliki nilai strategis yang sangat penting bagi keamanan nasional dan pertahanan dunia bebas, khususnya dalam menghadapi pengaruh dari negara-negara seperti China dan Rusia.

Denmark dan Greenland Menolak Tekanan AS

Rencana tersebut mendapat penolakan tegas dari pemerintah Denmark dan otoritas Greenland.

Kedua pihak menekankan bahwa integritas teritorial Greenland adalah bagian dari wilayah kedaulatan yang harus dihormati oleh negara mana pun, termasuk Amerika Serikat.

Pemerintah Denmark memperingatkan agar tidak ada tindakan sepihak yang berpotensi melanggar hukum internasional.

Presiden Trump bahkan sempat mengancam akan menerapkan tarif terhadap negara-negara yang tidak mendukung klaim Amerika Serikat atas Greenland.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk tekanan ekonomi untuk memuluskan ambisi geopolitik Washington di kawasan Arktik.

Status Greenland dan Tanggapan Internasional

Greenland merupakan wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark dengan pemerintahan sendiri dalam berbagai urusan domestik.

Meskipun demikian, hubungan luar negeri dan pertahanan Greenland masih berada di bawah kewenangan Denmark.

Isu ini menambah ketegangan dalam hubungan antara Amerika Serikat dan sejumlah sekutu tradisionalnya, termasuk negara-negara Eropa.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Amerika Serikat terhadap pernyataan PBB tersebut.