Bisnis.com, SURABAYA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kembali menegaskan kedudukan PDIP sebagai partai penyeimbang kekuasaan negara, bukan secara terang-terangan bertindak sebagai oposisi.
Hasto menjelaskan, sistem pemerintah Indonesia pada dasarnya menganut sistem presidensial. Dalam fundamen sistem pemerintahan tersebut, Hasto menyebut tidak dikenal istilah oposisi di dalam pelaksanaannya.
"Kita adalah sistem pemerintahan presidensial, dan kemudian padanannya [sistem] multi-partai sederhana. Dalam sistem presidensial itu, kita tidak menerapkan prinsip parlamenter yang membagi tegas dalam bentuk koalisi antara mana yang di ruling party, mana yang di oposision party," ungkap Hasto saat sela-sela kunjungannya di Kebun Raya Mangrove Surabaya, Sabtu (17/1/2026).
Menurut Hasto, bila suatu negara mengadopsi sistem pemerintahan parlamenter, maka wajar bila terdapat kelompok partai politik penguasa serta oposisi.
Namun, kata dia, sistem pemerintahan Indonesia menganut presidensial dengan multi-partai sehingga tidak mengatur pemisahan yang tegas antara partai penguasa dan oposisi bak pemerintah yang berjalan pada sistem parlementer.
"Nah, kita akan berdasarkan ideologi Pancasila, musyawarah, gotong-royong," jelasnya.
Baca Juga
- PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Hasto: Ini Suara Rakyat
- KPK Deteksi Dana Suap Proyek Bekasi Mengalir ke Ketua DPD PDIP Ono Surono
- PDIP Dorong Reformasi TNI-Polri, Cegah Dwifungsi hingga Bebas Politik
Hasto menjelaskan, salah satu peran serta PDIP bertindak sebagai partai penyeimbang adalah dengan tegak lurus menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) via DPRD. Salah satu usaha yang dilakukan adalah mengajukan sistem pemilihan e-voting yang dinilai hemat biaya.
"Ketika banyak yang menyuarakan untuk dipilih oleh DPRD, PDI Perjuangan menyuarakan untuk dipilih langsung oleh rakyat, dan kemudian kami memberikan opsi, kebijakan bagaimana pemilu bisa murah. Itulah contoh nyata dari fungsi penyeimbang," jelasnya.
Sebagai informasi, pilihan PDIP untuk menjadi partai penyeimbang itu juga disebut masuk dalam 21 rekomendasi eksternal hasil Rakernas PDIP I Tahun 2026 yang digelar pada 10-12 Januari 2026 lalu.
"Rakernas I Partai menegaskan posisi politik sebagai partai penyeimbang untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar- besarnya kesejahteraan Rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia," ucap Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin membacakan naskah salah satu butir rekomendasi Rakernas.
