Sekolah Rakyat dan Ujian Keseriusan Negara dalam Pendidikan

Peresmian Sekolah Rakyat oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal 2026 menjadi salah satu penanda penting arah kebijakan pendidikan nasional. Program ini tidak hanya diresmikan secara simbolik, tetapi juga diperkuat dengan klaim capaian awal yang impresif.

Presiden bahkan menyampaikan kekagumannya setelah melihat perkembangan sekolah-sekolah tersebut dalam waktu relatif singkat. Dalam salah satu sambutan, ia menyebut bahwa dalam enam bulan sudah muncul siswa yang menjuarai olimpiade, termasuk di bidang matematika—sebuah capaian yang membuatnya terkesima dan terharu.

Data yang disampaikan pemerintah memang menunjukkan skala program yang tidak kecil. Sekolah Rakyat kini hadir di 166 titik, tersebar di 34 provinsi serta 131 kabupaten dan kota. Totalnya menampung 15.954 siswa, didukung oleh 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.

Negara juga menyalurkan sarana penunjang berupa 15.487 laptop dan 596 papan pintar. Dari sisi kuantitas dan kecepatan pelaksanaan, kebijakan ini layak dicatat sebagai langkah serius.

Namun, pendidikan tidak pernah semata-mata soal angka dan distribusi fasilitas. Ia selalu menyentuh wilayah yang lebih dalam: kesetaraan, martabat, dan arah jangka panjang sistem.

Karena itu, Sekolah Rakyat perlu dibaca lebih jauh dari sekadar keberhasilan awal. Pertanyaan yang relevan bukan hanya “Sudah berapa banyak sekolah dibuka?” melainkan “Akan menjadi apa sekolah-sekolah ini dalam struktur pendidikan nasional?”

Ketimpangan pendidikan di Indonesia adalah persoalan lama yang berlapis. Faktor kemiskinan, keterpencilan wilayah, dan kerentanan sosial masih menentukan peluang seorang anak untuk menyelesaikan pendidikan.

Dalam konteks tersebut, Sekolah Rakyat dapat dipahami sebagai kebijakan afirmatif—upaya negara menjemput anak-anak yang selama ini tercecer dari sistem. Keberpihakan semacam ini bukan hanya sah, melainkan juga diperlukan.

Meski demikian, kebijakan afirmatif selalu membawa risiko jika tidak disertai desain yang matang. Pendidikan tidak hanya membuka akses, tetapi juga memastikan kesetaraan kualitas dan masa depan.

Ketika negara membangun jalur pendidikan yang secara nomenklatur dan pengelolaan terpisah, muncul pertanyaan yang tidak bisa dihindari: Apakah ini jembatan menuju penguatan sistem pendidikan umum, atau justru awal dari pemisahan yang permanen?

Sekolah negeri, yang seharusnya menjadi tulang punggung pendidikan nasional, hingga kini masih bergulat dengan persoalan mendasar—mulai dari ketimpangan kualitas guru, keterbatasan infrastruktur, hingga disparitas antardaerah.

Jika Sekolah Rakyat tumbuh tanpa integrasi yang jelas, ada risiko ia dipersepsikan sebagai “jalur lain” dengan standar berbeda. Pada titik itu, ketimpangan tidak dihapus, melainkan diberi bentuk baru yang lebih halus.

Di sisi lain, menunda atau menolak Sekolah Rakyat juga bukan pilihan yang adil. Bagi ribuan anak yang sudah terlanjur berada di luar sistem pendidikan formal, waktu adalah kemewahan yang tidak mereka miliki. Bagi mereka, sekolah—dalam bentuk apa pun—adalah pintu harapan.

Karena itu, Sekolah Rakyat dapat berfungsi sebagai jembatan sosial yang penting, selama negara memastikan jembatan itu benar-benar mengarah ke sistem yang setara.

Kunci dari seluruh perdebatan ini terletak pada kejelasan arah. Negara perlu menjawab secara terbuka: Bagaimana standar mutu Sekolah Rakyat dijaga? Bagaimana kurikulum dan kualitas pendidik dipastikan setara? Apakah lulusan Sekolah Rakyat memiliki jalur yang sama untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja?

Tanpa peta jalan yang jelas, capaian awal—sekalipun membanggakan—berisiko berhenti sebagai narasi keberhasilan jangka pendek.

Lebih jauh, keberadaan Sekolah Rakyat tidak boleh mengalihkan perhatian dari agenda besar pembenahan sekolah negeri. Pemerataan kualitas pendidikan hanya akan tercapai jika sistem utama diperkuat secara konsisten. Program baru seharusnya menjadi pengungkit, bukan pengganti.

Pada akhirnya, Sekolah Rakyat bukan soal seberapa cepat negara bergerak, melainkan seberapa jauh ia bersedia bertahan. Pendidikan tidak diuji pada saat peresmian, tetapi pada tahun-tahun sunyi setelahnya—ketika perhatian publik mereda, anggaran diuji, dan komitmen mulai ditakar oleh konsistensi. Di situlah kebijakan pendidikan biasanya menunjukkan wataknya.

Jika Sekolah Rakyat mampu tumbuh menjadi bagian utuh dari sistem pendidikan nasional—setara dalam mutu, terbuka dalam mobilitas, dan adil dalam kesempatan—ia layak dikenang sebagai langkah berani.

Namun jika ia berhenti sebagai jalur terpisah yang cukup bagi mereka yang dianggap “sudah cukup”, yang terjadi bukan pemerataan, melainkan pembiasaan ketimpangan. Pada titik itu, pertanyaannya bukan lagi tentang keberhasilan program, melainkan tentang keberanian negara mengakui dan memperbaiki batas-batasnya sendiri.