KUNJUNGAN Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) seharusnya dibaca lebih dari sekadar agenda simbolik atau rutinitas kenegaraan.
Kehadiran Presiden ke kawasan yang masih dalam tahap pembangunan itu adalah pesan politik yang jelas: IKN bukan proyek yang ditinggalkan, bukan pula agenda yang dikesampingkan.
Ia justru berada dalam lintasan kebijakan berkelanjutan. Karena itu, berbagai spekulasi dan bantahan yang menyebut IKN tidak akan dilanjutkan atau tidak menjadi prioritas pemerintahan Prabowo sesungguhnya keliru sejak awal.
Selama ini, Presiden Prabowo secara terbuka telah menegaskan arah kebijakan pembiayaan IKN. Penegasan tersebut bukan sekadar pernyataan normatif, melainkan sinyal konsistensi negara dalam menjaga kesinambungan proyek strategis nasional lintas pemerintahan.
Dalam konteks ini, IKN tidak berdiri sebagai proyek personal atau simbolik, melainkan sebagai agenda struktural negara.
Maka, mempertanyakan apakah IKN dilanjutkan atau tidak sesungguhnya sudah bukan isu utama lagi. Namun, justru di titik inilah diskursus publik sering kali terjebak pada pertanyaan keliru.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi di Persimpangan: Stabil atau Melompat
Perdebatan tentang IKN masih terlalu sering berkutat pada isu fisik: sudah berapa persen pembangunan selesai, gedung apa saja yang sudah berdiri, dan seberapa cepat target konstruksi dapat dikejar.
Padahal, jika ditilik dari perspektif teknis—terutama bagi kalangan teknik sipil dan manajemen konstruksi—target penyelesaian fisik hingga 2028 bukanlah sesuatu yang luar biasa.
Pembangunan gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang ditargetkan rampung pada 2028—yang sekaligus menandai IKN sebagai ibu kota politik—adalah target yang sepenuhnya rasional.
Dengan pendekatan perencanaan yang tepat, pengendalian proyek berbasis kurva-S, serta dukungan teknologi pemantauan pembangunan yang kini semakin canggih, capaian fisik dapat diproyeksikan, dikendalikan, dan dievaluasi secara relatif presisi.
Dalam logika teknis, selama proyek berjalan sesuai tahapan dan tidak keluar dari lintasan kurva rencana, maka isu fisik sejatinya bersifat manageable.
Karena itu, menjadikan capaian fisik sebagai ukuran utama keberhasilan IKN justru menyederhanakan persoalan.
Pembangunan fisik adalah prasyarat, bukan tujuan akhir. Ia adalah fondasi, bukan substansi kota.
Kota tidak pernah selesai hanya karena gedung-gedung berdiri. Kota menjadi hidup, berfungsi, dan berkelanjutan justru ketika sistem non-fisiknya bekerja.
Di sinilah persoalan yang lebih mendasar muncul: urban management.
