Penulis: Fityan
TVRINews - Yerusalem
Ketegangan Diplomatik Pecah Terkait Keterlibatan Turki dan Qatar.
Pemerintah Israel secara resmi menyatakan penolakannya terhadap komposisi panel pengawas Gaza yang beroperasi di bawah "Dewan Perdamaian" (Board of Peace) bentukan Presiden AS Donald Trump.
Penolakan ini menandai gesekan diplomatik perdana antara Tel Aviv dan pemerintahan Trump terkait tata kelola pasca-perang di wilayah kantong tersebut.
Perselisihan ini dipicu oleh masuknya pejabat tinggi dari Turki dan Qatar ke dalam struktur eksekutif Gaza dua negara yang selama ini memiliki hubungan kompleks dan sering kali tegang dengan Israel.
Benturan Kebijakan di Gedung Putih
Dewan eksekutif Gaza, yang diumumkan oleh Gedung Putih pada hari Jumat, memasukkan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dan seorang pejabat tinggi Qatar ke dalam jajaran anggotanya.
Tim ini ditugaskan untuk mengawasi Gaza setelah lebih dari dua tahun operasi militer Israel yang melumpuhkan infrastruktur wilayah tersebut.
Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu merespons keras pengumuman tersebut. Dalam pernyataan resminya, pihak Netanyahu menegaskan bahwa komposisi dewan tersebut "tidak dikoordinasikan dengan Israel dan bertentangan dengan kebijakannya."
Sebagai langkah lanjutan, Netanyahu telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri Israel Katz untuk segera menghubungi Sekretaris Negara AS, Marco Rubio, guna membahas keberatan tersebut.
Ambisi Global Donald Trump
Di bawah kepemimpinan Trump, Dewan Perdamaian ini dirancang sebagai badan ambisius yang melibatkan tokoh-tokoh kelas berat. Selain Marco Rubio, terdapat nama mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, serta negosiator senior Jared Kushner dan Steve Witkoff.
Kushner dilaporkan telah menghadiri pertemuan perdana dewan tersebut di Kairo, Mesir. Sementara itu, keterlibatan Tony Blair dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan berbagai pihak. Blair menyatakan apresiasinya dalam sebuah pernyataan resmi: "Terima kasih kepada Presiden atas kepemimpinannya."
Meski demikian, rekam jejak Blair tetap menjadi titik perdebatan di Timur Tengah, mengingat perannya dalam invasi Irak tahun 2003, walaupun ia memiliki pengalaman bertahun-tahun mewakili Kuartet Timur Tengah.
Respons Pemimpin Dunia
Undangan Trump untuk bergabung dalam inisiatif ini mendapat reaksi beragam dari para pemimpin dunia:
• Argentina: Presiden Javier Milei menyebut partisipasi ini sebagai "sebuah kehormatan" melalui unggahan di platform X.
• Kanada: Perdana Menteri Mark Carney mengindikasikan niatnya untuk menerima peran tersebut melalui seorang ajudan senior.
• Turki & Mesir: Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Abdel Fattah al-Sisi dilaporkan masih meninjau undangan untuk menjadi anggota pendiri.
Visi Ekonomi vs Skeptisisme Realita
Gedung Putih mendeskripsikan mandat Dewan Perdamaian ini bukan sekadar pengawasan politik, melainkan pembangunan kapasitas pemerintahan, penarikan investasi, dan mobilisasi modal untuk membangun kembali Gaza yang kini menjadi puing-puing.
Rencana ini memasuki fase kedua: transisi dari gencatan senjata menuju pelucutan senjata Hamas. Trump bahkan telah menunjuk Mayor Jenderal AS Jasper Jeffers untuk memimpin Pasukan Stabilisasi Internasional guna melatih kepolisian baru di Gaza.
Namun, di balik visi besar Trump yang sempat menyarankan pengembangan Gaza menjadi destinasi resor kelas dunia, skeptisisme tetap membayangi.
Di lapangan, warga Palestina dan otoritas setempat masih meragukan efektivitas panel yang dibentuk tanpa konsensus penuh dari pihak-pihak yang bertikai secara langsung di tanah Gaza.
Editor: Redaksi TVRINews
