Istanbul (ANTARA) - Ketua Komite Nasional Palestina yang bertugas mengelola Jalur Gaza, Ali Shaath, secara resmi mengumumkan nama-nama anggota komite tersebut, Sabtu (17/1).
Ia menyampaikan bahwa pekerjaan komite akan dimulai dari Kairo sebelum kemudian berpindah ke Gaza untuk melaksanakan rencana bantuan darurat.
Pengumuman itu disampaikan sehari setelah Gedung Putih memastikan pembentukan Dewan Perdamaian dan menyetujui susunan Komite Nasional Palestina untuk Administrasi Gaza, yang menjadi salah satu dari empat badan yang ditunjuk untuk mengelola tahap transisi wilayah tersebut.
Dalam wawancara dengan media pemerintah Mesir Al-Qahera News, Shaath yang merupakan akademisi bergelar doktor teknik mengatakan dirinya akan menjabat sebagai ketua komite.
Ia menjelaskan komite tersebut mencakup insinyur Ayed Abu Ramadan yang menangani bidang ekonomi, perdagangan, dan industri; Abdel Karim Ashour di bidang pertanian; Ayed Yaghi di bidang kesehatan; insinyur Osama al-Saadawi untuk perumahan dan pertanahan; serta Adnan Abu Warda di bidang kehakiman.
Shaath menambahkan Mayor Jenderal Sami Nasman ditugaskan menangani urusan dalam negeri dan keamanan internal. Sementara itu, Ali Barhoum membidangi urusan munisipal dan air, Bashir Al-Rayes keuangan, Hanaa Terzi urusan sosial, Jabr al-Daour pendidikan, dan insinyur Omar al-Shamali telekomunikasi.
“Kami mengumumkan dari Kairo sebuah komite yang dibentuk untuk melayani rakyat kami, dengan tujuan mengakhiri ketidakadilan historis yang dialami rakyat Gaza,” kata Shaath.
Ia menegaskan komite tersebut dibentuk untuk meringankan penderitaan kemanusiaan dan memperbaiki kondisi hidup warga Palestina.
Shaath menyampaikan terima kasih kepada Mesir dan Presiden Abdel Fattah al-Sisi atas dukungan terhadap Gaza, serta mengapresiasi negara-negara mediator, khususnya Qatar dan Turkiye, termasuk negara-negara Arab dan pihak lain yang mendukung kerja komite.
Ia mengatakan komite telah mengadopsi rencana rekonstruksi dan pemulihan Gaza yang diusulkan Mesir sebagai dasar kerja.
Rencana yang diluncurkan Kairo, Maret, dan diadopsi Liga Arab serta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) itu juga mendapat sambutan dari sejumlah pihak internasional, termasuk Uni Eropa.
Menurut Shaath, rencana tersebut diawali dengan fase penyediaan hunian darurat berupa tempat tinggal sementara hingga rumah-rumah yang hancur akibat serangan Israel dapat dibangun kembali.
Ia menilai tenda tidak memadai sehingga diperlukan unit hunian prefabrikasi yang harus masuk melalui perbatasan Rafah dengan koordinasi bersama Mesir.
Pembukaan perbatasan Rafah menjadi prioritas utama komite karena merupakan jalur paling vital bagi masuknya bantuan kemanusiaan, barang kebutuhan pokok, dan pergerakan warga sipil.
Israel menutup perbatasan tersebut sejak mengambil alih kendali militer pada Mei 2024 dan hanya mengizinkan bantuan kemanusiaan dalam jumlah terbatas.
Shaath menyebutkan upaya penyediaan hunian awal akan disertai pemulihan layanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan.
Ia mengatakan pembahasan sedang berlangsung terkait pengiriman rumah sakit lapangan dan tim medis dari Mesir, Palestina, serta negara-negara Arab lainnya.
Selain itu, sekitar 20.000 warga Palestina yang terluka direncanakan dievakuasi untuk mendapatkan perawatan di luar negeri, menyusul hancurnya sebagian besar rumah sakit dan fasilitas kesehatan selama perang.
Di sektor pendidikan, Shaath menuturkan anak-anak Gaza telah kehilangan akses pendidikan selama hampir dua setengah tahun, sehingga diperlukan program intensif untuk mengatasi ketertinggalan belajar dan mengintegrasikan kembali mereka ke dalam sistem pendidikan.
Ia juga menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja segera melalui proyek pembersihan puing dan daur ulang untuk mendukung rekonstruksi.
Menurutnya, mitra internasional telah mulai menghubungi komite untuk memberikan dukungan pada tahap awal bantuan.
“Tahap saat ini menandai dimulainya upaya bantuan,” ujar Shaath. Tahap ini akan diikuti fase pemulihan yang mencakup pemulihan listrik, air, dan telekomunikasi, sebelum berlanjut ke rekonstruksi dan pembangunan guna menciptakan lingkungan yang stabil dan aman di Gaza serta mencegah perang di masa depan.
Komite tersebut beroperasi berdasarkan rencana 20 poin Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, yang diadopsi Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 pada 17 November.
Berdasarkan resolusi itu, komite bersifat nonpolitik dan bertanggung jawab mengelola urusan pelayanan sipil sehari-hari, dengan anggota terdiri dari 11 tokoh nasional Palestina selain ketuanya.
Hingga kini, komite belum mulai beroperasi di dalam Gaza. Namun, kelompok perlawanan Palestina Hamas menyatakan akan memfasilitasi proses serah terima dan mendukung keberhasilan komite independen tersebut.
Warga Palestina menuduh Israel berulang kali melanggar gencatan senjata pada 10 Oktober yang menghentikan perang di Gaza.
Perang tersebut dilaporkan menewaskan lebih dari 71.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 171.000 orang sejak Oktober 2023.
Kementerian Kesehatan mencatat sedikitnya 464 warga Palestina tewas dan hampir 1.280 lainnya terluka akibat serangan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Mesir Tegaskan Dukungan untuk Komite Administrasi Gaza
Baca juga: Rubio siap bekerja sama dengan Komite Nasional Administrasi Gaza
Baca juga: AS minta lebih dari 1M dolar untuk kursi tetap Dewan Perdamaian Gaza
Ia menyampaikan bahwa pekerjaan komite akan dimulai dari Kairo sebelum kemudian berpindah ke Gaza untuk melaksanakan rencana bantuan darurat.
Pengumuman itu disampaikan sehari setelah Gedung Putih memastikan pembentukan Dewan Perdamaian dan menyetujui susunan Komite Nasional Palestina untuk Administrasi Gaza, yang menjadi salah satu dari empat badan yang ditunjuk untuk mengelola tahap transisi wilayah tersebut.
Dalam wawancara dengan media pemerintah Mesir Al-Qahera News, Shaath yang merupakan akademisi bergelar doktor teknik mengatakan dirinya akan menjabat sebagai ketua komite.
Ia menjelaskan komite tersebut mencakup insinyur Ayed Abu Ramadan yang menangani bidang ekonomi, perdagangan, dan industri; Abdel Karim Ashour di bidang pertanian; Ayed Yaghi di bidang kesehatan; insinyur Osama al-Saadawi untuk perumahan dan pertanahan; serta Adnan Abu Warda di bidang kehakiman.
Shaath menambahkan Mayor Jenderal Sami Nasman ditugaskan menangani urusan dalam negeri dan keamanan internal. Sementara itu, Ali Barhoum membidangi urusan munisipal dan air, Bashir Al-Rayes keuangan, Hanaa Terzi urusan sosial, Jabr al-Daour pendidikan, dan insinyur Omar al-Shamali telekomunikasi.
“Kami mengumumkan dari Kairo sebuah komite yang dibentuk untuk melayani rakyat kami, dengan tujuan mengakhiri ketidakadilan historis yang dialami rakyat Gaza,” kata Shaath.
Ia menegaskan komite tersebut dibentuk untuk meringankan penderitaan kemanusiaan dan memperbaiki kondisi hidup warga Palestina.
Shaath menyampaikan terima kasih kepada Mesir dan Presiden Abdel Fattah al-Sisi atas dukungan terhadap Gaza, serta mengapresiasi negara-negara mediator, khususnya Qatar dan Turkiye, termasuk negara-negara Arab dan pihak lain yang mendukung kerja komite.
Ia mengatakan komite telah mengadopsi rencana rekonstruksi dan pemulihan Gaza yang diusulkan Mesir sebagai dasar kerja.
Rencana yang diluncurkan Kairo, Maret, dan diadopsi Liga Arab serta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) itu juga mendapat sambutan dari sejumlah pihak internasional, termasuk Uni Eropa.
Menurut Shaath, rencana tersebut diawali dengan fase penyediaan hunian darurat berupa tempat tinggal sementara hingga rumah-rumah yang hancur akibat serangan Israel dapat dibangun kembali.
Ia menilai tenda tidak memadai sehingga diperlukan unit hunian prefabrikasi yang harus masuk melalui perbatasan Rafah dengan koordinasi bersama Mesir.
Pembukaan perbatasan Rafah menjadi prioritas utama komite karena merupakan jalur paling vital bagi masuknya bantuan kemanusiaan, barang kebutuhan pokok, dan pergerakan warga sipil.
Israel menutup perbatasan tersebut sejak mengambil alih kendali militer pada Mei 2024 dan hanya mengizinkan bantuan kemanusiaan dalam jumlah terbatas.
Shaath menyebutkan upaya penyediaan hunian awal akan disertai pemulihan layanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan.
Ia mengatakan pembahasan sedang berlangsung terkait pengiriman rumah sakit lapangan dan tim medis dari Mesir, Palestina, serta negara-negara Arab lainnya.
Selain itu, sekitar 20.000 warga Palestina yang terluka direncanakan dievakuasi untuk mendapatkan perawatan di luar negeri, menyusul hancurnya sebagian besar rumah sakit dan fasilitas kesehatan selama perang.
Di sektor pendidikan, Shaath menuturkan anak-anak Gaza telah kehilangan akses pendidikan selama hampir dua setengah tahun, sehingga diperlukan program intensif untuk mengatasi ketertinggalan belajar dan mengintegrasikan kembali mereka ke dalam sistem pendidikan.
Ia juga menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja segera melalui proyek pembersihan puing dan daur ulang untuk mendukung rekonstruksi.
Menurutnya, mitra internasional telah mulai menghubungi komite untuk memberikan dukungan pada tahap awal bantuan.
“Tahap saat ini menandai dimulainya upaya bantuan,” ujar Shaath. Tahap ini akan diikuti fase pemulihan yang mencakup pemulihan listrik, air, dan telekomunikasi, sebelum berlanjut ke rekonstruksi dan pembangunan guna menciptakan lingkungan yang stabil dan aman di Gaza serta mencegah perang di masa depan.
Komite tersebut beroperasi berdasarkan rencana 20 poin Presiden Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, yang diadopsi Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 2803 pada 17 November.
Berdasarkan resolusi itu, komite bersifat nonpolitik dan bertanggung jawab mengelola urusan pelayanan sipil sehari-hari, dengan anggota terdiri dari 11 tokoh nasional Palestina selain ketuanya.
Hingga kini, komite belum mulai beroperasi di dalam Gaza. Namun, kelompok perlawanan Palestina Hamas menyatakan akan memfasilitasi proses serah terima dan mendukung keberhasilan komite independen tersebut.
Warga Palestina menuduh Israel berulang kali melanggar gencatan senjata pada 10 Oktober yang menghentikan perang di Gaza.
Perang tersebut dilaporkan menewaskan lebih dari 71.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 171.000 orang sejak Oktober 2023.
Kementerian Kesehatan mencatat sedikitnya 464 warga Palestina tewas dan hampir 1.280 lainnya terluka akibat serangan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Mesir Tegaskan Dukungan untuk Komite Administrasi Gaza
Baca juga: Rubio siap bekerja sama dengan Komite Nasional Administrasi Gaza
Baca juga: AS minta lebih dari 1M dolar untuk kursi tetap Dewan Perdamaian Gaza
