Apakah Penyediaan BBM Berstandar Euro 5 Bisa Jadi Solusi Kurangi Emisi Karbon?

JAKARTA, KOMPAS — Pengoperasian kilang baru Pertamina melalui proyek Refinery Development Master Plan Balikpapan yang mampu memproduksi bahan bakar minyak setara standar Euro 5 dinilai sebagai kemajuan penting dalam upaya menekan polusi udara. Namun, pemanfaatan ini tidak cukup untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi karbon.

Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto, Senin (12/1), merupakan proyek kilang terintegrasi terbesar di Indonesia dengan nilai investasi sekitar Rp 123 triliun. Proyek ini meningkatkan kapasitas kilang dari 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari, sekaligus menghasilkan produk bahan bakar minyak (BBM) berkualitas setara Euro 5 yang lebih ramah lingkungan.

BBM dengan standar tersebut telah diterapkan secara luas di Uni Eropa dan sejumlah negara maju sejak awal dekade 2010-an. Standar ini menetapkan batas yang jauh lebih ketat terhadap kandunga.n sulfur dalam bahan bakar dibandingkan standar sebelumnya. Penurunan kadar sulfur ini memungkinkan kinerja mesin lebih bersih sekaligus mengoptimalkan kerja teknologi pengendalian emisi pada kendaraan modern.

Pengamat otomotif Bebin Djuana, dalam keterangannya kepada wartawan, yang dikutip Minggu (18/1/2025), menyambut positif kehadiran kilang RDMP Balikpapan yang diklaim mampu memproduksi BBM setara Euro 5. BBM tersebut mampu mereduksi emisi nitrogen oksida (NOx) dan partikulat secara signifikan, dua polutan utama penyebab penurunan kualitas udara di kawasan perkotaan.

Menurut dia, langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga iklim global dan menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai komitmen nasional, yakni 29 persen secara mandiri atau hingga 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

“Mata dunia bisa melihat bahwa Indonesia sudah mampu memproduksi BBM setara standar Euro 5 sebagaimana Malaysia dan negara-negara maju lainnya,” ujar Bebin.

Ia menambahkan, dengan tersedianya BBM berkualitas tinggi, sektor otomotif tidak lagi sepantasnya dijadikan kambing hitam utama penyebab polusi udara. “Euro 5 membuat mesin lebih bersih dan kualitas udara menjadi lebih baik,” katanya.

Bebin menyontohkan taksi berbahan bakar diesel Euro 5 di Jerman yang tetap bersih meski telah menempuh jarak hingga 400.000 kilometer. Oleh karena itu, ia berharap modernisasi kilang Pertamina tidak berhenti di Balikpapan, tetapi juga diikuti kilang-kilang lain di Indonesia.

Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Asia Tenggara Gonggomtua Sitanggang, kepada Kompas, Minggu (18/1/2026), menilai standar Euro 5 memang mampu menurunkan emisi secara signifikan dibandingkan BBM sebelumnya. Kendati demikian, selama sektor transportasi masih bergantung pada bahan bakar fosil, emisi tetap akan dihasilkan.

“Dari perspektif net zero emissions, selama transportasi publik masih menggunakan bahan bakar fosil, target nol emisi tentu tidak akan tercapai. Euro 6 atau Euro 5 memang lebih bersih, tetapi tetap menghasilkan emisi, meskipun lebih kecil,” ujar Gonggomtua.

Menurut dia, prioritas utama ikhtiar penurunan emisi di sektor transportasi adalah mendorong perpindahan moda dari kendaraan pribadi ke angkutan umum (mode shifting). Peningkatan proporsi perjalanan menggunakan angkutan umum secara langsung menekan emisi sekaligus mengurangi kemacetan.

“Jika angkutan umum didukung teknologi yang lebih bersih, misalnya berbasis listrik dengan zero tailpipe emission, penurunan polusi udara dan emisi gas rumah kaca akan jauh lebih signifikan,” ujarnya.

Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung target nol emisi nasional.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) Ahmad Safrudin, mengungkapkan, KPBB terus mendorong penghentian penjualan BBM berkualitas rendah seperti Premium dan Solar, bahkan Pertalite, untuk digantikan dengan BBM yang lebih bersih.

Ia berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya berfokus pada ketahanan energi, tetapi juga serius memproduksi BBM berkualitas tinggi setara Euro 5.

“Pemerintah berkewajiban menyediakan udara bersih bagi rakyat sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” kata Ahmad.

Ia pun berpendapat bahwa pengembangan dan modernisasi kilang seharusnya sudah dilakukan jauh lebih awal. “RDMP sudah dibahas sejak 2012. Bahkan semestinya BBM setara Euro 4 sudah digunakan sejak 2014, meski kemudian mundur,” ujarnya.