Meletakkan Mimpi Indonesia Maju di Tangan Para Akademisi dan Inovasi Riset

Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat sinergi dengan dunia akademik. Dalam berbagai pertemuan tertutup di Istana hingga kampus, Presiden menekankan bahwa perguruan tinggi negeri maupun swasta harus menjadi motor penggerak Indonesia Maju 2045.

Terbaru, di hadapan 1.200 akademisi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/1/2026), Presiden menegaskan tema “Manusia, Pendidikan Tinggi, dan Sains untuk Kebangkitan Indonesia.” Dalam kegiatan tersebut, Presiden menegaskan peran sentral manusia, pendidikan tinggi, dan sains sebagai fondasi utama inovasi, industrialisasi, dan daya saing bangsa.

Hal ini juga sejalan dengan agenda besar pemerintah, yakni mewujudkan swasembada pangan dan energi. Untuk itu, perguruan tinggi didorong untuk memperkuat riset dan inovasi yang berorientasi pada pembangunan industri nasional dan peningkatan pendapatan negara.

Presiden Prabowo berkomitmen untuk memperkuat kualitas pendidikan tinggi melalui pengembangan SDM sivitas akademika, penyediaan sarana prasarana, dan dukungan pembiayaan yang berkelanjutan. Hal ini karena Presiden berpandangan mendasar mengenai posisi strategis kalangan akademisi sebagai kekuatan intelektual bangsa.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menyebut Presiden memandang para pimpinan perguruan tinggi dan guru besar sebagai brains of our country. Mereka memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Brian mengemukakan Presiden menyatakan para pimpinan perguruan tinggi dan guru besar merupakan sosok terpilih yang dipercaya untuk memimpin pengembangan ilmu pengetahuan dan menjaga nilai-nilai akademik.  Salah satu wujud nyata dukungan Presiden dari pertemuan yakni dijanjikan peningkatan alokasi dana untuk riset dan inovasi seluruh perguruan tinggi sebesar Rp 4 triliun. Di tahun lalu, anggaran penelitian berkisar Rp 8 triliun.

“Ini menjadi suatu gambaran betapa Presiden memberikan amanah besar kepada perguruan tinggi, seluruh peneliti, dan seluruh guru besar untuk memiliki kontribusi yang signifikan bagi kemajuan bangsa kita,” ucap Brian.

Justru semakin memperlihatkan, sebenarnya pendidikan tinggi dipunggungi dari kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Dihubungi dari Jakarta, Minggu (18/1/2026), Satria Unggul Wicaksana, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang juga bergiat di Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), mengatakan Taklimat Presiden bersama para akademisi sebenarnya menimbulkan pro-kontra. Hal ini lantaran kurang jelasnya maksud dan tujuan serta gagasan dan ide yang ditawarkan kepada perguruan tinggi sebagai entitas strategis dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

“Pertemuan ini dikhawatirkan sekadar jadi ‘stempel’ dalam berbagai sikap pemerintah yang mengambil kebijakan yang tidak tepat,” kata Satria.

Menurut Satria, komitmen pemerintah untuk melaksanakan program dan kebijakan berbasis sains   justru terlihat bertentangan. Sebagai contoh dalam program Makan bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu proyek “mercusuar” Presiden, kebijakan populis yang jauh dari peran perguruan tinggi dan ilmuwan yang berbasis sains.

“Kalau disebutkan anggaran riset ditambah hingga Rp 4 triliun, itu hitungannya hanya empat hari anggaran MBG yang nilainya Rp 1 triliun per hari.  Jadi, angka itu jauh dari upaya keberpihakan pada  kemajuan sains dan teknologi. Justru semakin memperlihatkan, sebenarnya pendidikan tinggi dipunggungi dari kebijakan yang dilakukan pemerintah,” ujar Satria.

Dalam pandangan Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah, pertemuan dengan Presiden membuat perguruan tinggi dapat lebih memahami bagaimana peta situasi terkini di Indonesia. “Tentu, dengan penyamaan persepsi ini, para pimpinan perguruan tinggi dan seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama memajukan Indonesia secara sinergis,” ujar Heri.

Pendidikan tinggi, salah satunya juga didorong untuk meningkatkan kualitas SDM dalam  bidang kesehatan. Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI  pada 15 Agustus 2025, meminta agar kekurangan dokter dan dokter spesialis diatasi.

Kemendiktisaintek membentuk Satuan Tugas (Satgas) Akselerasi Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi untuk Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melalui Sistem Kesehatan Akademik. Program akselerasi pendidikan dokter spesialis/subspesialis (PPDS) diluncurkan pada 22 Juli 2025 bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam negeri, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam upaya percepatan, Satgas PPDS AHS menjalankan quick wins program tahun 2025 dengan tiga strategi, yaitu penambahan program studi baru dan peningkatan kuota mahasiswa dokter spesialis-subspesialis dengan model kemitraan perguruan tinggi; penempatan/deployment residen mandiri pada rumah sakit pendidikan prioritas; dan penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan pemangku kepentingan.

Kemendiktisaintek disebutkan telah mencapai target Presiden dengan membuka 156 prodi baru, yang terdiri dari  126 prodi dokter spesialis dan 30 prodi dokter subspesialis. Prodi baru ini bermitra dengan sekitar 350 rumah sakit di seluruh wilayah Indonesia.

Pada 2026, pembukaan program studi (prodi) baru ditargetkan mendongkrak jumlah mahasiswa baru PPDS menjadi 8.650 orang, sehingga total mahasiswa mencapai 24.000 orang. Langkah ini fokus pada pemerataan distribusi tenaga medis dengan menghadirkan prodi PPDS perdana di 11 provinsi, termasuk NTT, Maluku, dan Papua.

Selain menambah enam jenis subspesialis baru untuk memperkuat jajaran dosen dan pakar, Kemendiktisaintek juga menggandeng LPDP guna menjamin ketersediaan beasiswa bagi para mahasiswa tersebut.

Di sisi lain, perguruan tinggi juga ditingkatkan peran strategisnya dalam merespons tanggap darurat bencana. Kemendiktisaintek menempatkan kampus sebagai pusat koordinasi di wilayah terdampak atau terdekat dengan lokasi bencana, berfungsi untuk memetakan kebutuhan masyarakat serta mengoordinasikan dukungan lintas sektor.

Melalui skema penugasan dan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi mengerahkan dosen, mahasiswa, dan tenaga profesional untuk mendukung layanan kesehatan, distribusi logistik, pendidikan darurat, hingga pendampingan psikososial. Hingga saat ini, ribuan personel dari perguruan tinggi telah terlibat langsung di lapangan.

Kemendiktisaintek juga menyiapkan penguatan dukungan jangka menengah melalui Program Mahasiswa Berdampak, yang akan mengirimkan hingga 10.000 mahasiswa ke daerah terdampak bencana. Program ini menegaskan bahwa pendidikan tinggi hadir di garis depan kemanusiaan dan pemulihan sosial-ekonomi masyarakat.

“Perguruan tinggi harus memegang peran yang penting, harus mengambil peran yang signifikan. Ini saatnya perguruan tinggi bisa berkontribusi bagi negara dalam bentuk menghasilkan SDM unggul dan juga riset, serta inovasi,” kata Brian.