Penulis: Wahyu Hidayat
TVRINews, Surabaya
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan (Tendik) Sekolah Rakyat (SR) se-Jawa Timur di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri oleh 26 Kepala Sekolah Rakyat, 91 Wali Asrama, dan 86 Wali Asuh dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut dua menteri kabinet, yakni Menteri Sosial RI Syaifullah Yusuf sebagai pemangku program SR secara nasional, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI Arifah Choiri Fauzi sebagai leading sector untuk pengasuhan anak.
Dalam arahannya, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa Bimtek ini merupakan langkah proaktif Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kompetensi para pengelola Sekolah Rakyat.
"Kita ingin menyapa dan mengupdate lebih banyak lagi tentang pengelolaan Sekolah Rakyat yang berbasis asrama agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik," terang Khofifah, Minggu (18/1/2026).
Jawa Timur saat ini tercatat sebagai provinsi dengan jumlah SR terbanyak di Indonesia, yakni 26 SR dengan total 2.249 siswa. Jumlah ini terbagi dalam 98 Rombongan Belajar (Rombel) yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA. Khofifah berharap kualitas pengelolaan pendidikan ini terus meningkat selaras dengan dinamika sosial yang ada.
"Kita ingin menjadi bagian penguat, penyukses dan pendorong bahwa SR di Jatim ini adalah harapan untuk mendorong potensi-potensi yang brilian dan berlian," lanjutnya.
Khofifah juga mengenang prestasi membanggakan siswa SR asal Jatim yang mendapat apresiasi langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto saat peresmian 166 SR se-Indonesia. Kompetensi siswa dalam penguasaan berbagai bahasa asing menurutnya menjadi bukti nyata efektivitas pembinaan di SR.
"Sesungguhnya ini di atas ekspektasi. Di dalam SR ini ternyata banyak anak yang brilian dan berlian. Kadang tidak tampak, namun setelah diberi ruang mereka ternyata adalah Brilian dan Berlian," ujar Khofifah.
Terkait tata kelola, Gubernur mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Meskipun SR berada di bawah wewenang Kementerian Sosial, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan dinas terkait tetap menjadi prioritas utama.
"Kalau nanti ada masalah, tidak boleh dibiarkan. Dan akan terlampau jauh kalau melapornya hingga ke Kemensos. Maka pesan saya dicari solusinya dengan Dindik dan Dinsos hingga Walikota/Bupati di daerah masing-masing," pungkasnya.
Sementara itu, Menteri PPPA RI Arifah Choiri Fauzi memberikan apresiasi tinggi atas respon cepat Gubernur Khofifah dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo ini. Ia menilai kesiapan pola asuh di dalam asrama sangat krusial bagi tumbuh kembang anak.
"Dari 166 titik SR se-Indonesia, terbanyak ada di Jawa Timur. Saya sampaikan kepada Pak Mensos, sudah selayaknya Ibu Gubernur mendapatkan penghargaan karena prestasi Plus Plus Plus nya di Jawa Timur," ucap Arifah.
Kementerian PPPA berkomitmen mendukung penuh keberlanjutan SR sebagai modal mencetak calon pemimpin masa depan yang unggul dan berkualitas.
Editor: Redaktur TVRINews
