JAKARTA (Realita)-
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terlihat tak ingin buru-buru menuruti permintaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, agar anggaran Transfer ke Daerah (TKD) segera dikirimkan mulai Senin (19/1).
Termasuk untuk daerah yang terdampak banjir dan tanah longsor Sumatera.
Baca juga: Menkeu Purbaya Pede Ekonomi RI Melaju, Utang Terkendali hingga Pasar Modal Diproyeksi Melejit
Ia memastikan, anggaran TKD untuk daerah yang terkena bencana di Pulau Sumatera, tidak akan terpotong.
"Cuman kan gini. Mereka enggak kekurangan cash, sekarang uangnya banyak. Habisin dulu saja. Jadi, santai aja itu, yang penting limitnya cukup tinggi seperti biasanya. Enggak seprti lainnya yang dipotong gitu saja," kata Purbaya, Jakata, dikutip Minggu (18/1/2026).
Purbaya menjelaskan, pemerintah pusat secara rutin mengirimkan dana TKD tiap bulan.
Termasuk untuk beberapa daerah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera.
Ia menyebut, anggaran TKD bagi daerah yang terkena musibah tidak mengalami pemangkasan dan ditransfer penuh hingga akhir tahun.
"Setiap bulan ada, cuman dengan adanya itu kan (cek) batasnya dinaikin. Sampai mereka dapat sekitar Rp9 triliun, tiga provinsi itu," ucapnya.
Dipaparkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara rutin mentransfer dana setiap tanggal 2. Dipastikan, jika daerah kekurangan anggaran, pemerintah pusat akan segera mencairkan anggaran tersebut.
"Setiap bulan, kan tiap bulan dia di transfer, yang ada aja belum abis, kalau dia bisa abisin kita ini in. Belom abis yang ada aja. Yang di daerah itu banyak duitnya, belum diabisin. Jadi setiap bulan kita kirim tanggal 2 kalau enggak salah," jelasnya.
Baca juga: TKD Dipotong Rp 261 M, APBD 2026 Ponorogo Defisit Rp 52 M, Ini Dampaknya
Oleh karena itu, Purbaya juga mengatakan agar provinsi terdampak bencana, tetap mengikuti ketentuan penyaluran yang berlaku. Ia memastikan saat ini daerah-daerah tersebut juga belum kekurangan kas.
"Yang dipastikan adalah dia limitnya enggak dipotong seperti yang lain, karena daerah bencana," tuturnya.
Sebelumnya, Pemerintah pusat memutuskan mengembalikan dana Transfer ke Daerah (TKD) kepada Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Total dana TKD yang dikembalikan mencapai Rp10,6 triliun. Langkah ini ditempuh untuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di ketiga provinsi tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menjelaskan, keputusan tersebut telah disetujui Presiden Prabowo Subianto dalam rapat yang digelar Sabtu (17/1/2026).
Baca juga: Purbaya Diserang Habis-habisan, dari Termul, Hasan Nasbi, PDIP hingga Dedi Mulyadi
Dengan kebijakan ini, TKD untuk seluruh provinsi serta kabupaten/kota di tiga wilayah tersebut disamakan dengan TKD tahun 2025 setelah efisiensi.
"Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota tiga ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan di tahun 2025. Dengan kata lain ya ditambahnya angkanya totalnya menjadi 10,6 triliun," ujar Mendagri Tito di rumah dinas, Jalan Widya Chandra, Jakarta, Sabtu malam (17/1/2026).
Dia memastikan seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut, tanpa terkecuali, menerima pengembalian TKD secara utuh. Menurutnya, meskipun tidak semua daerah terdampak langsung, dampak sosial dan ekonomi dirasakan secara luas.
“Dan beliau langsung memutuskan tadi diberikan kepada seluruh kabupaten/kota di dan provinsi di tiga provinsi ini. Kenapa? Karena inilah bencana-bencana provinsi,” jelas Mendagri Tito.ini
Editor : Redaksi
