Washington, ERANASIONAL.COM – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan dengan negara-negara Eropa. Kali ini, Trump secara terbuka mengaitkan kebijakan perdagangan dengan ambisinya untuk mengambil alih Greenland. Ia mengancam akan memberlakukan tarif impor sebesar 25 persen terhadap barang-barang dari Eropa apabila tidak tercapai kesepakatan terkait pembelian wilayah tersebut.
Ancaman tersebut disampaikan Trump melalui akun media sosial Truth Social pada Sabtu (17/1). Dalam pernyataannya, Trump menyebut kebijakan tarif akan mulai diberlakukan pada 1 Juni 2026 dan akan tetap berlaku hingga Amerika Serikat memperoleh kesepakatan penuh untuk membeli Greenland.
“Mulai 1 Juni 2026, tarif untuk negara-negara Eropa akan dinaikkan menjadi 25 persen. Tarif ini akan terus dibayarkan sampai kita mendapatkan kesepakatan untuk membeli Greenland sepenuhnya,” tulis Trump, seperti dikutip AFP.
Trump juga melontarkan peringatan keras kepada negara-negara Eropa. Menurutnya, sikap yang ditunjukkan Eropa berpotensi membahayakan stabilitas global.
“Negara-negara ini sedang memainkan permainan yang sangat berbahaya dan tidak akan mampu bertahan lama,” lanjut Trump.
Dalam pernyataannya, Trump beralasan bahwa langkah agresif tersebut diperlukan demi menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Ia menilai situasi geopolitik di kawasan Arktik memiliki potensi ancaman serius, sehingga menurutnya keputusan tegas harus segera diambil.
“Oleh karena itu, demi melindungi perdamaian dan keamanan global, langkah-langkah tegas perlu dilakukan agar situasi yang berpotensi berbahaya ini bisa segera diakhiri tanpa keraguan,” ujar Trump.
Meski bernada keras, Trump tetap menyatakan masih membuka ruang dialog dengan para pemimpin Eropa. Namun, ancaman tersebut langsung menuai respons tegas dari sejumlah kepala negara dan pemerintahan di Eropa.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menjadi salah satu pemimpin pertama yang menyampaikan penolakan secara terbuka. Melalui akun media sosial X, Macron menegaskan bahwa ancaman tarif tersebut tidak dapat diterima dan tidak relevan dalam konteks pembahasan Greenland.
“Ancaman tarif seperti ini tidak bisa diterima, dan jelas tidak pada tempatnya ketika kita membicarakan isu Greenland,” tulis Macron.
Ia menegaskan bahwa negara-negara Eropa akan berdiri bersama dan merespons kebijakan tersebut secara kolektif. Menurut Macron, persatuan Eropa menjadi kunci dalam menghadapi tekanan dari pihak luar.
“Eropa akan bersatu dan merespons ancaman ini secara terkoordinasi sesuai mekanisme yang berlaku. Kami akan memastikan kedaulatan Eropa tetap terjaga,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan oleh Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson. Ia menyatakan bahwa negaranya tidak akan gentar menghadapi tekanan atau intimidasi ekonomi dari Amerika Serikat.
“Kami tidak akan bisa diintimidasi. Saya akan mempertahankan kepentingan negara saya, serta kepentingan tetangga-tetangga kami,” ujar Kristersson.
Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer memilih pendekatan yang lebih diplomatis. Meski menolak ancaman tersebut, ia menilai pengenaan tarif terhadap sekutu Eropa demi tujuan geopolitik merupakan langkah yang keliru.
“Mengancam sekutu dengan tarif untuk mencapai tujuan keamanan kolektif NATO adalah pendekatan yang salah,” kata Starmer. Ia menegaskan bahwa Inggris akan memilih jalur dialog langsung dengan pemerintah Amerika Serikat.
Starmer juga menekankan bahwa isu keamanan di kawasan Arktik bukanlah tanggung jawab satu negara saja, melainkan menjadi kepentingan bersama aliansi NATO.
“Kami telah menjelaskan bahwa keamanan Arktik adalah tanggung jawab NATO secara kolektif. Semua pihak harus bekerja sama untuk menghadapi potensi ancaman, termasuk dari Rusia, di seluruh kawasan Arktik,” tutupnya.
Pernyataan Trump terkait Greenland dan tarif impor ini kembali menyoroti ketegangan antara Amerika Serikat dan Eropa, terutama dalam isu kedaulatan, perdagangan internasional, dan keamanan global. Para pengamat menilai respons tegas para pemimpin Eropa menunjukkan komitmen kuat untuk mempertahankan persatuan dan menolak tekanan ekonomi sebagai alat diplomasi.
