GenPI.co - Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Saiful Mujani merespons usulan Pilkada melalui DPRD untuk menghemat anggaran negara.
Saiful Mujani membandingkan anggaran makan bergizi gratis (MBG) dengan pemilihan kepala daerah secara langsung.
“Ongkos Pilkada secara langsung untuk lima tahun pemerintahan, hanya sepersepuluh anggaran satu tahun MBG,” katanya melalui akun X, dikutip Senin (19/1).
Dia juga menyentil jumlah menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Subianto yang mengalami lonjakan.
“Pilkada oleh DPRD untuk hemat uang negara. Tetapi, kenapa jumlah menteri dan wakil menteri melonjak? Ingin mengebiri kedaulatan rakyat saja?” ujarnya.
Mujani menilai Pemilu maupun Pilkada menjadi mahal, karena pelanggaran hukum atau tindakan kriminal yang dilakukan kandidat.
Dia menyebut kandidat membeli suara pemilih, partai politik (mahar), serta wewenang penyelenggara pemilu dan pengawas.
Hal tersebut menjadikan Pemilu dan Pilkada yang merupakan wilayah publik, dibajak menjadi barang privat.
“Demikian juga dalam pemilihan anggota legislatif, baik DPR maupun DPRD, serta pemilihan presiden,” ucapnya.
Sejumlah partai politik parlemen telah mendukung wacana tersebut, yakni Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat.
Sementara itu, PDIP menyatakan penolakan usulan tersebut. Kemudian, PKS memilih menunggu kajian lebih mendalam. (*)
Kalian wajib tonton video yang satu ini:
