Pakar Sebut Kabupaten Gowa Penuhi Syarat Pemekaran

GOWA, FAJAR–Isu pembentukan Kabupaten Gowa Raya kembali menggema. Gowa dianggap memenuhi syarat pemekaran.

Sejumlah pihak menilai, wilayah dataran tinggi Gowa masih tertinggal dibanding kawasan dataran rendah yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi. Dataran rendah dekat dengan Ibu Kota Sulsel, Kota Makassar.

Dari sisi administratif, Pakar Politik Pemerintahan Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Sukri Tamma menyebut wilayah dataran tinggi Gowa pada prinsipnya telah memenuhi syarat dasar untuk dimekarkan.

Jumlah kecamatan di kawasan tersebut memadai, yakni 9 kecamatan yang tercatat sebagai dataran tinggi atau setengah dari total kecamatan di Gowa.

Demikian pula dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Gowa secara keseluruhan yang relatif besar yang berjumlah sekitar 800 ribu lebih jiwa. Jika dibagi, jumlah penduduk Gowa bahkan setara dengan satu kabupaten di daerah lain.

“Biasanya pemekaran itu untuk mendekatkan urusan administratif dan mendorong pemerataan pembangunan, terutama wilayah yang selama ini tertinggal karena kondisi geografis,” kata Sukri kepada FAJAR, Minggu, 18 Januari 2026.

Kondisi geografis, jarak layanan publik, hingga konsentrasi pembangunan yang lebih dominan di wilayah Sungguminasa dan sekitarnya menjadi faktor yang kerap disorot dalam wacana pemekaran tersebut.

Dia menilai wacana pemekaran daerah umumnya tidak lahir secara tiba-tiba. Lazimnya, ada sejumlah faktor mendasar yang biasanya menjadi latar belakang. Pemekaran wilayah juga kerap dikaitkan dengan basis identitas seperti etnis, bahkan sampai kepada kepentingan politik.

Meski demikian, secara formal tujuan yang selalu dikedepankan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Gowa, ia menilai isu ketimpangan pembangunan menjadi alasan paling relevan yang mendorong munculnya wacana pemekaran.

Wilayah dataran tinggi yang berada di kawasan pegunungan dinilai belum menikmati pembangunan secara seimbang jika dibandingkan dengan dataran rendah.

Jika wilayah dataran tinggi berdiri sebagai daerah otonom baru, konsentrasi pembangunan diharapkan tidak lagi terpusat di kawasan bawah. Dengan pusat pemerintahan yang lebih dekat, akses layanan publik serta pembangunan infrastruktur diyakini dapat lebih merata dan terjangkau bagi masyarakat setempat.

Hal ini membuat wacana pemekaran secara administratif bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Meski demikian, Sukri mengingatkan agar pemekaran tidak dilakukan tergesa-gesa.

Kesiapan ekonomi daerah baru menjadi faktor krusial yang tidak boleh diabaikan. “Jangan sampai pemekaran dipaksakan padahal daerah baru tidak siap secara ekonomi dan akhirnya menjadi beban,” ujarnya.

Selain kesiapan daerah pemekaran, dampak terhadap daerah induk yang ditinggalkan juga harus diperhitungkan secara matang. Pemekaran tidak boleh membuat daerah induk justru melemah atau kehilangan daya hidup setelah sebagian wilayahnya berpisah.

Ia menegaskan, pemekaran yang ideal adalah pemekaran yang membuat kedua wilayah, baik daerah baru maupun daerah induk, sama-sama memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang.

Dalam konteks sosial, Sukri menilai Gowa memiliki keunggulan karena tidak dibebani perbedaan etnis yang tajam. Hal ini membuat wacana pemekaran lebih rasional jika diletakkan dalam kerangka pemerataan pembangunan.

Juga atas alasan peningkatan akses layanan publik, bukan berbasis identitas maupun kepentingan kekuasaan semata. “Tujuan akhirnya harus benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan, bukan sekadar pembagian kekuasaan,” tutupnya.

Kesan Diskriminasi

Andi Haris Badeng, tokoh masyarakat Kecamatan Tombolo Pao yang merupakan kawasan Gowa di dataran tinggi yang berbatasan dengan Sinjai dan Bone, mengungkapkan, isu pembentukan Kabupaten Gowa Raya sudah lama berembus. Timbul tenggelam.

Diskriminasi pembangunan sangat terasa jika dibandingkan dataran rendah. Selain alasan infrastruktur, pelayanan sektor pertanian belum optimal. Salah satunya, pendampingan penyuluh pertanian yang seharusnya menjadi ujung tombak pembinaan petani masih sangat minim.

Bahkan, dia mengaku belum mengenal penyuluh baru di wilayahnya, meski dirinya menjabat sebagai ketua kelompok tani. Padahal, petani di dataran tinggi membutuhkan pendamping yang memahami kondisi lokal, bukan sekadar pendekatan administratif.

Ketidakhadiran penyuluh di lapangan memperlemah upaya peningkatan produktivitas pertanian. Di sisi lain, Haris mengaku mendukung penuh wacana pembentukan kabupaten baru di wilayah dataran tinggi Gowa.

Pemekaran merupakan peluang untuk mendekatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memberi ruang bagi kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat pegunungan.

“Sebagai warga dan bagian dari BPD, kami sangat mendukung pembentukan kabupaten ini,” ucap Haris.

Meski demikian, ia juga menyimpan keraguan apakah wacana tersebut benar-benar akan direalisasikan. Masyarakat kerap dihadapkan pada isu pemekaran setiap kali persoalan di lapangan mengemuka, tanpa kejelasan tindak lanjut.

Karena itu, Haris berharap wacana pemekaran kali ini tidak sekadar menjadi pengalihan isu, melainkan benar-benar diwujudkan demi menjawab persoalan ketimpangan pembangunan yang telah lama dirasakan warga dataran tinggi Gowa. “Harapan kami sederhana, ini bukan lagi iming-iming,” tutupnya. (an/zuk)