Perekonomian China semakin menantang di tengah capaian pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5 persen. Pasalnya, angka kelahiran di China sepanjang 2025 anjlok ke level terendah sejak 1949.
Kondisi tersebut menggambarkan semakin dalamnya perjuangan demografi bagi Beijing, bahkan ketika para pejabat meluncurkan subsidi baru untuk mendorong pasangan memiliki lebih banyak anak.
Angka kelahiran per 1.000 penduduk turun menjadi 5,6, terendah setidaknya sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, menurut data yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional pada hari Senin (19/1). Jumlah bayi yang baru lahir menurun 1,6 juta, menjadikannya penurunan terbesar sejak tahun 2020.
Angka tersebut merupakan kemunduran bagi kampanye Presiden Xi Jinping untuk mempromosikan masyarakat yang ramah terhadap angka kelahiran, termasuk dengan menawarkan imbalan uang tunai bagi orang tua. Total populasi turun sebesar 3,4 juta jiwa menjadi 1,405 miliar jiwa, penurunan paling tajam sejak Kelaparan Besar tahun 1960 di bawah pemerintahan mantan pemimpin Mao Zedong.
Anjloknya angka kelahiran otomatis akan berdampak pada menurunnya jumlah angkatan kerja dan penuaan populasi di China. Ini merupakan ancaman besar bagi perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut. Seiring bertambahnya jumlah lansia, rasio pekerja terhadap pensiunan menyusut, sehingga menambah tekanan pada sistem pensiun yang kekurangan dana.
Untuk mengatasi hambatan struktural ini, pemerintah China telah menerapkan serangkaian kebijakan pro-natalis dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari memperpanjang cuti ayah dan ibu hingga mempermudah pendaftaran pernikahan.
Di antara insentif tersebut, pasangan ditawari sekitar USD 500 per tahun untuk setiap anak yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2025, hingga mereka mencapai usia tiga tahun. Mulai tahun ini, pemerintah juga memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 13 persen pada obat dan alat kontrasepsi, termasuk pil pencegah kehamilan setelah berhubungan seks dan kondom.
He Yafu, seorang ahli demografi independen, mengatakan bahwa jumlah subsidi pemerintah terlalu kecil untuk meningkatkan angka kelahiran secara signifikan.
Ia menghubungkan penurunan tersebut dengan keengganan kaum muda untuk menikah dan penurunan jumlah perempuan usia subur, yang turun sebanyak 16 juta dari tahun 2020 hingga 2025.
Menurunnya jumlah calon ibu ini sebagian merupakan akibat dari kebijakan satu anak, yang mengikis basis demografis untuk pertumbuhan di masa depan sebelum akhirnya dihapuskan pada tahun 2015.
