jpnn.com, JAKARTA - Langkah geopolitik Amerika Serikat yang menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan rencana penguasaan Greenland memicu kekhawatiran besar terhadap komitmen keadilan iklim global.
Manuver ini dinilai menciptakan paradoks, di mana negara maju mendesak transisi energi, tetapi tetap mengamankan aset fosil melalui kekuatan militer.
BACA JUGA: Pemprov Jateng: Transisi Energi Terbarukan Bukan Soal Sulit, Tetapi..
Peneliti Tata Kelola Iklim dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yogi Setya Permana, mengingatkan bahwa minyak murah dapat menunda investasi energi terbarukan.
Dalam hal ini, langkah invasi AS ke Venezuela memberikan kontrol atas cadangan minyak mentah terbesar di dunia lebih dari 300 miliar barel kepada korporasi Amerika. Kondisi ini diprediksi akan membuat harga minyak dunia melandai, yang berisiko menjadi "jebakan" bagi negara berkembang.
BACA JUGA: Lewat Transisi Energi Terbarukan, Indonesia Bisa Menurunkan Emisi GRK
"Minyak murah tampak menguntungkan secara fiskal, tetapi meningkatkan kerentanan terhadap risiko geopolitik dan beban sosial-ekologis di masa depan," ujar Yogi, Senin (19/1).
Indonesia sendiri berkomitmen mencapai Net-Zero Emission pada 2050 dengan target 100% energi terbarukan dalam satu dekade ke depan.
BACA JUGA: Ingatkan Pemerintah dan Ormas Keagamaan Kembangkan Transisi Energi Terbarukan
Namun,kondisi geopolitik saat ini menunjukkan ketegangan makin meningkat setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan penarikan diri dari 66 organisasi internasional pada 7 Januari lalu, termasuk UNFCCC dan IPCC. Amerika menarik diri dari berbagai kesepakatan termasuk soal lingkungan.
Langkah ini dianggap sangat problematis karena terjadi tepat saat dunia bersiap menghadapi COP30 yang dideklarasikan sebagai COP of Truth. Mundurnya aktor besar seperti AS dinilai menjauhkan negosiasi dari aksi iklim yang nyata.
Di tengah absennya kepemimpinan AS, pakar Hubungan Internasional Universitas Parahyangan, Stanislaus Risadi Apresisan, melihat adanya peluang bagi negara-negara Selatan (Global South) untuk mengambil alih dominasi riset dan kebijakan iklim.
Sebagai perbandingan, pada penyusunan Assessment Report 6 IPCC, peneliti AS mendominasi dengan 25 orang, sementara Indonesia hanya memiliki tiga peneliti.
"Ini saatnya perspektif peneliti dari negara Selatan yang berhadapan langsung dengan bencana iklim mendapatkan porsi lebih besar," tegas Stanislaus.
Untuk memperjuangkan keadilan iklim, Indonesia disarankan memperkuat koalisi dengan negara-negara seperti Brasil sebagai mitra strategis pasca-COP30. Juga negara lainnya yaitu China, India, dan Afrika Selatan, Filipina serta Vietnam.
Indonesia dapat memanfaatkan semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 untuk mendesak negara maju memberikan bantuan teknis dan pendanaan transisi energi yang berkeadilan. Forum seperti ASEAN, APEC, OKI, dan OECD harus dioptimalkan untuk menyuarakan pendanaan loss and damage bagi negara rentan. (esy/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Mesyia Muhammad
