jpnn.com - JAKARTA - Wali Kota Madiun Maidi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan menerima suap. KPK menduga Maidi menerima sejumlah uang dari proyek ataupun izin di lingkungan Pemerintah Kota Madiun memakai modus dana tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (CSR).
“Ada yang juga kemudian dikamuflasekan menggunakan modus-modus CSR,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1).
BACA JUGA: OTT KPK: Wali Kota Madiun Maidi dan 14 Orang Diamankan, Bukti Uang Ratusan Juta
Dia menjelaskan bahwa salah satu penerimaan terkait izin di Pemkot Madiun ialah mengenai izin usaha. “Izin-izin usaha ataupun izin lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Madiun,” ungkap Budi.
Lebih lanjut dia mengatakan KPK sudah menetapkan tersangka dari OTT terkait Wali Kota Madiun Maidi tersebut. “Siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers,” katanya.
BACA JUGA: Prabowo Mania 08 Jatim Dukung Maidi jadi Wali Kota Madiun
Sebelumnya, KPK mulai melakukan OTT pertama di 2026 dengan menangkap delapan orang selama 9-10 Januari 2026.
Pada 11 Januari 2026, KPK mengungkapkan OTT tersebut mengenai dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026.
BACA JUGA: Resmikan Kantor PSI Madiun, Kaesang Serukan Maidi-Bagus Menang
Untuk OTT kedua di 2026, KPK pada 19 Januari 2026 mengonfirmasi melakukan tangkap tangan terhadap Wali Kota Madiun Maidi bersama 14 orang lainnya.
OTT tersebut terkait dugaan korupsi mengenai proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun, Jawa Timur.
Pada tanggal yang sama, KPK mengonfirmasi melakukan OTT ketiga 2026 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dan menangkap Bupati Pati Sudewo. OTT tersebut terkait dugaan korupsi pengisian jabatan perangkat desa di Pati. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
