Daftar Panjang Kepala Daerah di Jatim yang Terjerat Korupsi

Wali Kota Madiun, Jawa Timur, Maidi, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (19/1/2026). Wali Kota Madiun ke-30 itu dituduh terlibat rasuah terkait dugaan suap proyek dan dana pertanggungjawaban sosial perusahaan.

Maidi telah dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan. KPK memiliki waktu 24 jam untuk mengumumkan status hukum Maidi. Jika menjadi tersangka, Maidi merupakan kepala daerah (bupati/wali kota) ke-29 di Jawa Timur yang masih menjabat tetapi terjerat kasus korupsi sejak kelahiran KPK pada 29 Desember 2003.

OTT terhadap Maidi terjadi sebelas bulan sejak pelantikannya di periode kedua pada 20 Februari 2025 bersama Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun. Pada periode April 2019-April 2024, Maidi memimpin Kota Madiun bersama Indra Raya Ayu Miko Saputri.

Di Madiun, Maidi adalah wali kota ketiga yang terkena kasus korupsi. Sebelumnya, Wali Kota Madiun periode 2009-2016 Bambang Irianto dan Wali Kota Madiun periode 2004-2009 Djatmiko Royo Saputro juga terjerat korupsi. Maidi, Bambang, dan Djatmiko dipilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.

Bambang dijerat kasus korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Pada 22 Agustus 2017, Bambang dijatuhi vonis pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 1 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya.

Djatmiko dijerat kasus korupsi pos anggaran DPRD Kota Madiun. Pada 24 Juni 2010, Djatmiko dijatuhi vonis penjara 1 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Kota Madiun.

Di sisi lain, OTT terhadap Maidi hanya berselang sekitar dua bulan dari penangkapan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pada 7 November 2025. Sugiri menjadi tersangka kasus suap jual beli jabatan dan korupsi proyek pekerjaan di RSUD Dr Harjono Ponorogo.

Kawasan Madiun Raya, baik Kota Madiun maupun Kabupaten Madiun, bertetangga dengan Ponorogo dan terletak di Jatim bagian barat daya bersama Trenggalek, Pacitan, Magetan, dan Ngawi.

Berdasarkan penelusuran terhadap arsip pemberitaan Kompas yang terbit sejak 28 Juni 1965 sampai kelahiran KPK pada 2003, kasus rasuah di Jatim yang melibatkan kepala daerah tercatat terjadi di sejumlah kabupaten. Pada kurun 1965-2003, kasus korupsi pernah menyeret bupati di Pasuruan, Sumenep, Sampang, dan Tuban.

Adapun sejak kelahiran KPK, ada 28 bupati/wali kota aktif di Jatim yang terjerat kasus korupsi. Dengan demikian, sudah lebih dari 30 pejabat utama yang terseret pusaran rasuah. Jumlah itu belum termasuk kepala daerah yang terjerat setelah lengser serta belum mencantumkan keterlibatan wakil kepala daerah saat masih menjabat atau sudah tidak menjabat.

Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, tidak satu pun daerah dengan pejabat utama atau mantan bupati/wali kota yang terbebas dari jerat kasus korupsi. Bahkan, ada sejumlah kabupaten/kota yang beruntun terkena kasus korupsi dan menjerat sang kepala daerah.

Daerah-daerah itu adalah Kabupaten Sidoarjo (3 bupati), Kota Madiun (3 wali kota), Kabupaten Mojokerto (2 bupati), Kabupaten Nganjuk (2 bupati), dan Kabupaten Bangkalan (2 bupati).

Di tingkat provinsi, kasus korupsi di Jatim juga sempat menyeret nama kepala daerah meskipun pemeriksaannya berstatus saksi. KPK memeriksa Gubernur Jatim 2009-2019 Soekarwo pada November 2022 sebagai saksi kasus korupsi bantuan sosial untuk Kabupaten Tulungagung. Pada Juli 2025, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa diperiksa sebagai saksi kasus suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat.

Supratikno Rahardjo dalam buku Peradaban Jawa: Dari Mataram Kuno sampai Majapahit Akhir menceritakan, manipulasi telah ada pada era Mataram Kuno dan tercatat dalam prasasti bertarikh 741 Caka atau 819 Masehi. Petugas pajak saat itu yang disebut mangilala drwya haji menggelembungkan pajak yang dipungut dari rakyat sehingga timbul kesengsaraan hebat.

Dalam buku History of Java karya Gubernur Jenderal Hindia-Belanda (1811-1816) Thomas Stamford Bingley Raffles, digambarkan penduduk Pulau Jawa amat nrimo atau pasrah terhadap keadaan. Korupsi yang terjadi di tubuh organisasi militer, hukum, dan kerajaan ”dibiarkan” menggurita.

Dari 38 kabupaten/kota di Jatim, tidak satu pun daerah dengan pejabat utama atau mantan bupati/wali kota yang terbebas dari jerat kasus korupsi

Hal itu sesuai dengan Teori GONE dari Jack Bologne (1993). GONE adalah kependekan dari greed atau keserakahan, opportunity atau kesempatan, needs atau kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan. Selain itu, akar korupsi juga bisa dilihat melalui Teori Segitiga Kecurangan dari Donald Ray Cressey (1970), yakni pressure atau tekanan, opportunity atau kesempatan/peluang, dan rationalization atau pembenaran.

Karena melibatkan pejabat utama, menurut Robert Klitgaard (1998), korupsi terjadi ketika ada kekuasaan atau dominasi dan keleluasaan diskresi atau wewenang yang mengabaikan pertanggungjawaban atau akuntabilitas.

Menurut peneliti Pusat Studi Antikorupsi dan Kebijakan Pidana Universitas Airlangga, Surabaya, Iqbal Felisiano, Jatim telah terperosok amat dalam karena kian banyak bupati/wali kota yang terjerat korupsi. ”Perlu perubahan yang besar dan mendasar,” katanya.

Iqbal menambahkan, kepala daerah merupakan hasil pemilihan langsung dengan keterlibatan rakyat yang amat besar. Untuk mencegah pemimpin di masa depan terlibat kasus korupsi, mau tidak mau rakyat harus menjalankan prinsip demokrasi dengan tidak memilih calon berpotensi korup.

Sayangnya, kualitas demokrasi di Indonesia belum menjamin para pejabat yang terpilih mampu menjalankan amanah dengan baik. Buktinya sudah tersaji. Para bupati/wali kota yang terjerat korupsi di Jatim juga merupakan hasil pemilihan yang disebut memiliki prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia.