KPK memastikan telah menetapkan status hukum terhadap pihak-pihak yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Kota Madiun, Jawa Timur. OTT dilakukan KPK pada Senin, 19 Januari 2026, kemarin di wilayah Madiun.
Sebanyak 9 orang dibawa ke gedung merah putih KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif. Mereka terdiri dari Wali Kota Madiun, Maidi, dua aparatur sipil negara (ASN), serta enam pihak swasta yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.
Wali Kota Madiun, Maidi tiba di gedung KPK sekitar pukul 22.30 menit WIB pada Senin malam. Dalam OTT ini, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai ratusan juta.
Perkara berkaitan dengan penerimaan hadiah atau fee proyek serta pengelolaan dana CSR yang dikamuflase melalui sejumlah proyek dan perizinan di lingkungan pemerintahan Kota Madiun.
Baca Juga :
Korupsi Ade Kuswara, KPK Panggil Ketua LSM SNIPERKPK memastikan perkara ini telah naik ke tahap penyidikan. Penyidik juga telah menetapkan status hukum terhadap pihak-pihak yang diamankan.
"Terkait dengan perkaranya ini berkaitan dengan penerimaan-penerimaan oleh kepala daerah atau walikota Madiun berkenaan dengan beberapa proyek ataupun izin di lingkungan Kota Madiun. Ada yang juga kemudian di kamuflase menggunakan modus-modus CSR," ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari Newsline, Metro TV, Selasa, 20 Januari 2026.
"Nah, nanti konstruksi lengkapnya seperti apa kami akan sampaikan dalam konferensi pers. Dalam perkara ini tadi malam juga sudah dilakukan ekspose. Artinya dalam 1 kali 24 jam KPK juga sudah menetapkan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan tersebut," sambungnya.
