Anggota Komisi II DPR dari berbagai fraksi menyuarakan keluh kesah terhadap sistem pemilu yang berlaku saat ini yakni proporsional terbuka. Mulai dari maraknya praktik politik uang, mahalnya biaya demokrasi, hingga lemahnya akuntabilitas pembiayaan politik.
Keluhan itu mengemuka dalam rapat Komisi II DPR bersama Kepala Departemen Politik dan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes dan Hurriyah dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia.
Rapat ini dalam rangka meminta masukan jelang Revisi UU Pemilu. DPR segera merevisi UU Pemilu setelah masuk Prolegnas 2026.
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menilai praktik money politics terus berulang dan berpotensi melahirkan parlemen yang tidak sehat.
“Saya yakin kalau di sini disurvei nih, banyak yang mengatakan ampun dengan fenomena money politics di periode-periode sebelumnya naik. Apa kita akan jatuh ke lubang yang sama? Bukan dua kali, ini berkali-kali gitu loh,” tutur Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/1).
Menurut Mardani, kondisi tersebut berisiko membentuk parlemen yang dikuasai kelompok bermodal besar.
“Dan akhirnya akan terbentuklah DPR yang tidak punya kontrol karena diisi para pengusaha, mereka yang punya uang, yang akhirnya terjadilah sistemik oligarki gitu loh, dan itu sangat berbahaya,” jelasnya.
Ia menilai sistem pemilu proporsional terbuka masih relevan, namun sejumlah aspek lain perlu dibenahi, termasuk ambang batas parlemen dan keserentakan pemilu nasional dan daerah.
Sementara anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, menyoroti lemahnya penyelenggaraan pemilu dan stigma politik uang yang terus melekat.
“Money politics itu adalah masalah yang sudah menjadi stigma bagi kita semua,” ungkapnya.
Ia menilai praktik demokrasi berbiaya tinggi turut memicu persoalan integritas pejabat publik.
“Kita lihat, kemarin sehari, dua kepala daerah di-OTT. Itu hasil apa? Hasil costly democracy juga,” tutur Taufan.
Taufan menegaskan perlunya kehadiran negara dalam memperbaiki sistem kepemiluan, khususnya melalui pendidikan politik.
“Negara harus hadir memberikan pendidikan politik, memberikan edukasi, dan mentransformasi bagaimana mengubah mindset masyarakat itu agar supaya menjadi pemilih yang cerdas,” imbuhnya.
Keluhan senada disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Aria Bima, yang menilai persoalan mendasar demokrasi Indonesia terletak pada pembiayaan politik yang tidak transparan dan akuntabel.
“Ini nggak selesai-selesai ini pasca reformasi sampai hari ini. Sebenarnya berapa sih biaya kita berdemokrasi itu,” tuturnya.
Menurut Aria, pembiayaan politik merupakan urat nadi integritas elektoral yang harus dibenahi dari hulu.
Ia mendorong adanya akuntabilitas yang jelas melalui audit independen dan pelacakan aliran dana.
“Karena itu akuntabilitas pembiayaan politik harus menjadi kewajiban, dengan audit independen, pelacakan aliran dana yang dapat ditelusuri publik,” ungkap dia.
Aria juga menilai praktik demokrasi yang tidak transparan berpotensi merusak integritas sistem politik secara keseluruhan.
“Berdemokrasi kita ini sekarang hanya tutup-menutup aja. Semacam kemunafikan yang dilembagakan itu. Ditutup, tidak transparan dan akuntabel,” kata Aria.
“Dari hulunya dulu. Nah, supaya tadi, integritas elektoral, integritas demokrasinya juga sangat dipengaruhi oleh sistem dalam akuntabilitas pembiayaannya,” pungkasnya.
