Pantau - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Toha, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindak tegas praktik korupsi di kalangan kepala daerah tanpa pandang bulu.
Toha juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat pengawasan serta pembinaan terhadap para kepala daerah, sebagai langkah preventif dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
Pernyataan ini disampaikan Muhammad Toha dalam keterangan pers yang digelar di Jakarta pada Selasa, 20 Januari 2026, menyusul penangkapan sejumlah kepala daerah oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) dalam beberapa hari terakhir.
"Demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, kami mendukung langkah KPK. Ini menjadi peringatan bagi kepala daerah lainnya bahwa radar pengawasan tidak pernah tidur," ungkapnya.
Komisi II Minta Kepala Daerah Fokus Layani RakyatMuhammad Toha, yang juga merupakan politisi Fraksi PKB, mengingatkan seluruh kepala daerah untuk menjalankan tugas dengan integritas dan fokus melayani masyarakat.
Ia menekankan bahwa praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah, terutama dalam rekrutmen jabatan, akan berdampak buruk pada profesionalisme birokrasi.
"Kami di Komisi II sangat menyayangkan masih adanya kepala daerah yang berani bermain-main dengan hukum. Jika rekrutmen jabatan dilakukan dengan cara suap, maka bisa dipastikan birokrasi di bawahnya tidak akan berjalan profesional," ia mengungkapkan.
KPK Tangkap Bupati Pati dan Bupati BekasiSebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap beberapa kepala daerah melalui OTT.
Setelah penangkapan Bupati Bekasi, KPK kembali melakukan OTT terhadap Bupati Pati, Sudewo, yang diduga terlibat dalam praktik suap pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan adanya dugaan pemberian uang terkait jabatan di lingkungan pemerintahan desa.
"Dugaan tindak pidana korupsi tersebut berkaitan dengan pemberian uang untuk menduduki jabatan di pemerintahan desa," ujarnya.
Pemerintah Diminta Waspada dan TegasDPR berharap langkah KPK menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan terhadap kepala daerah terus berjalan.
Melalui sinergi antara lembaga penegak hukum dan Kemendagri, DPR ingin memastikan bahwa tata kelola pemerintahan di daerah dapat berjalan secara bersih, transparan, dan profesional.
