Pemerintah menyiapkan langkah-langkah intervensi untuk menahan kenaikan harga beras dan pangan lainnya menjelang Ramadan. Pada Ramadan Maret tahun lalu, inflasi bulanan mencapai 1,65 persen, dikerek kenaikan tarif listrik hingga pangan. Ini inflasi Ramadan tertinggi setidaknya bila menengok data lima tahun belakangan.
Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Sugeng Harmono, mengatakan pihaknya akan memantau harga pasar secara intensif. Bila harga pangan naik signifikan, pemerintah akan melakukan intervensi.
Bentuk intervensi antara lain melalui operasi pasar lewat gerakan pangan murah, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras (SPHB), serta instrumen lainnya. “Itu dilakukan supaya harga pangan, baik beras, bumbu, maupun daging, tetap sesuai standar,” kata Sugeng dalam diskusi bersama CORE: Ketahanan Pangan 2026, Selasa (20/1).
Sugeng menjelaskan, operasi pasar akan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog. Langkah ini bertujuan untuk stabilisasi harga dan membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau.
Bila mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), tekanan inflasi Ramadan berfluktuasi dalam lima tahun belakangan. Pada Ramadan 2021 yang dimulai 12 April, inflasi bulanan pada April tercatat sebesar 0,13 persen dan Mei 0,32 persen. Kemudian pada Ramadan 2022 yang dimulai pada 3 April, inflasi bulanan pada bulan April 0,95 persen dan Mei 0,4 persen.
Selanjutnya, pada Ramadan 2023 yang dimulai pada Maret, inflasi bulanan Maret berada di angka 0,18 persen dan April 0,33 persen. Pada Ramadan 2024 yang dimulai pada 23 Maret, inflasi bulanan Maret mencapai 0,52 persen dan April 0,33 persen. Lalu, pada Ramadan 2024 yang dimulai 1 Maret, inflasi bulanan Maret mencapai 1,65 persen.
