Bisnis.com, BATAM – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan desa tertinggal di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses antarwilayah.
Yandri mengatakan, pengentasan kemiskinan desa tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, hingga sektor swasta agar program pembangunan desa berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Di Kementerian Desa sudah banyak program untuk mengentaskan desa tertinggal. Kementerian dan lembaga juga sudah kami koordinasikan, pihak swasta pun banyak yang ingin berkontribusi. Jadi semuanya kita kepung,” kata Yandri di Batam, Selasa 20 Januari 2025.
Ia menyampaikan, Kementerian Desa dan PDT akan menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) para bupati yang wilayahnya masih memiliki banyak desa tertinggal, termasuk di Kepri, sebagai langkah memperkuat koordinasi kebijakan dan pelaksanaan program di lapangan.
Menurut Yandri, wilayah kepulauan seperti Kepri membutuhkan pendekatan khusus dalam pembangunan desa, terutama dalam mengatasi kemiskinan struktural yang berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur, akses layanan dasar, serta peluang ekonomi masyarakat.
“Ini memang perlu waktu dan perlu koordinasi yang baik. Insyaallah akan kita jawab dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan, kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan menjadi kunci agar berbagai program pengentasan kemiskinan dapat saling melengkapi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa.
Pemerintah pusat berharap melalui sinergi lintas sektor dan dukungan penuh pemerintah daerah, upaya pengentasan kemiskinan di desa-desa Kepulauan Riau dapat dipercepat secara berkelanjutan.
