Skor Integritas Pemkab Bogor Meningkat Jadi 73,8, KPK Apresiasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Pantau - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat peningkatan skor integritas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, dalam hasil evaluasi tata kelola pemerintahan daerah tahun 2025, dengan capaian angka 73,8.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Bahtiar Ujang Purnama, menyampaikan bahwa skor tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan integritas daerah.

"Kami mengevaluasi tata kelola pemerintahan Kabupaten Bogor tahun 2025. Salah satunya pengelolaan integritas yang skornya meningkat, sekarang menjadi 73,8," ungkapnya usai rapat koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK di Sekretariat Daerah, Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa.

Bahtiar mengapresiasi kinerja Pemkab Bogor dan menyampaikan terima kasih atas komitmen kepala daerah dalam memperbaiki sistem pemerintahan.

"Saya berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bogor yang dipimpin Pak Bupati, karena ini bisa memperbaiki integritas," ia mengungkapkan.

Ia menjelaskan bahwa ada delapan area tata kelola yang menjadi fokus evaluasi KPK, di antaranya pengadaan barang dan jasa, perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan aset milik daerah.

Menurutnya, banyak pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi yang mengalami penurunan skor di beberapa area, terutama pada pengadaan barang dan jasa, perencanaan, dan penganggaran.

"Banyak pemerintah kabupaten, kota, maupun provinsi mengalami penurunan di beberapa area tersebut, khususnya pengadaan barang dan jasa, perencanaan, dan penganggaran," ujar Bahtiar.

Menanggapi evaluasi KPK, Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan bahwa pihaknya menjadikan evaluasi ini sebagai momentum untuk terus berbenah.

"Kami ingin memastikan langkah-langkah pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tata kelola pemerintahan Kabupaten Bogor semakin sehat dan bersih," ujarnya.

Rudy juga menegaskan keterbukaan Pemkab Bogor terhadap evaluasi dan pendampingan dari pihak eksternal sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.