PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) buka suara usai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Meikarta akan menjadi salah satu lokasi rumah susun atau rusun subsidi yang dikembangkan pemerintah.
Sekretaris Perusahaan Lippo Cikarang, Peter Adrian, mengatakan perseroan akan mendukung Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam upaya mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan perkotaan.
Saat ini Lippo Cikarang tengah mengkaji lebih lanjut atas rencana tersebut. Ia juga memastikan setiap bentuk penyediaan maupun kerja sama dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
Tak hanya itu, Peter juga mengatakan, tidak terdapat aset proyek Meikarta yang pernah dan/atau sedang menjadi barang bukti maupun objek sitaan. Lebih lanjut, rencana pembangunan rumah susun subsidi di kawasan Meikarta dinilai sejalan dengan kerangka kebijakan dan program pemerintah.
“Sepanjang pengetahuan perseroan hingga saat ini, tidak terdapat kewajiban hukum tertentu yang secara langsung menghalangi pelaksanaan rencana tersebut,” kata Peter dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (21/1).
Adapun Kementerian PKP mengungkapkan rusun subsidi di perkotaan nantinya akan memiliki dua konsep yakni rumah susun sederhana milik (rusunami) dan rumah susun sewa (rusunawa).
Sebelumnya pada 2025, CEO Lippo Group James Riady membantah Meikarta merupakan proyek mangkrak. James juga menyinggung keterlibatan kontraktor Cina yang mangkir di awal proyek.
"Lippo masuk untuk menyelesaikan ini," katanya saat mendampingi Menteri PKP, Maruarar Sirait, meninjau proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Juli 2025 lalu.
James mengatakan, Meikarta merupakan salah satu bagian kecil dari proyek tersebut. Dia kembali menegaskan bahwa Meikarta tidak mangkrak, namun ditinggalkan oleh investor asing yang dulu memulai proyek tersebut.
"Apa yang terjadi bagian dari proyek ini, sesungguhnya jujurnya, dimulai dikelola dan dikerjakan oleh pihak luar negeri," ujarnya.
James menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada dan menuntaskan penyerahan 19.000 unit yang telah terjual pada tahun ini.
"Bisa dilihat ini bukan proyek yang mangkrak. Ini adalah proyek yang besar, meiputi total 5 ribu hektare," kata James.
James mengakui penyelesaian proyek Meikarta mundur hingga 3 tahun. Namun Meikarta telah membuat kesepakatan dengan 20.000 konsumen yang telah membeli unit dalam proyek tersebut agar tidak ada yang dirugikan.
Karena itu, James menegarkan unit apartemen yang telah dibeli konsumen Meikarta bukan uang hilang. Namun proses penggantian uang memerlukan waktu sekitar 2 bulan untuk menyelesaikan skema titip-jual.
"Sudah difasilitasi secara terbuka dan diketahui publik dan selama belum diselesaikan dan terjual kami tidak bikin apartemen yang baru tapi fokus," katanya.
