FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengklarifikasi terkait dipertentangkannya nasib guru honorer dengan pengangkatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Tanpa mengecilkan pekerja MBG, saya kira membandingkan profesi guru dengan pencuci ompreng, sopir MBG dll dengan guru, itu justru merendahkan para pendidik. Guru honorer memiliki kesempatan untuk menjadi ASN/PNS tetapi sopir, pencuci ompreng dan pekerja lain di dapur tidak akan bisa ikut bisa tes ASN apalagi PNS,” kata Nanik dalam keterangan di Facebook, dikutip pada Rabu (21/1/2026).
Nanik juga menyinggung adanya tudingan soal gaji sopir MBG Rp 3 juta. Ia menegaskan rumor tersebut tidak benar, karena gaji sopir MBG dibayar harian dari Rp 80 ribu-100 ribu per hari dihitung harian.
“Kalau gak masuk ya gak dibayar. Jadi maksimal kalau masuk terus gajinya Rp 1,9-2,4 juta ( kalau gak masuk atau ada tanggal merah banyak berarti dapatnya di bawah itu),” tekannya.
Lalu bagaimana dengan cerita yang viral ada 32.000 karyawan SPPG yaitu SPPI, Ahli Gizi dan Akuntan yang langsung jadi ASN?
Nanik pun menelepon Menpan RB dan disebutkan bahwa rumor itu tidak benar. Jadi yg benar baru 2000 yang jadi ASN dan diantara mereka punya keahlian khusus seperti ahli gizi dan akuntan. Jumlah 32 ribu itu adalah yang ikut tes menjadi ASN di tahap kedua.
“Lalu mengapa kok SPPI, Ahli Gizi dan Akuntan diberikan kesemptan menjadi ASN? Karena BGN sebagai lembaga baru memang membutuhkan pengisian pos-pos yang harus diisi ASN,” tegasnya.
Sebetulnya juga, ungkap Nanik, dari 2,7 juta profesi guru honorer, tenaga kesehatan dll di tahun 2025 sudah lebih 1,2 juta yang lolos ASN.
“Kami menunggu usulan dari pemerintah daerah untuk guru honorer jadi ASN karena usulan untuk menjadi ASN itu dari Pemda,” demikian penuturan Menpan RB yang dikutip ulang oleh Nanik.
“Jadi jelas ya tidak ada kaitannya antara pemotongan anggaran pendidikan untuk MBG dengan pengangkatan ASN guru honorer, karena pengangkatan guru honorer itu hak penuh Pemda TK I dan TK II,” sambungnya meluruskan.
Lalu siapa yang membayar guru honorer selama ini? Pemda TK 1 dan Pemda TK II tergantung dimana mereka mengajar, untuk yang mengajar di sekolah negeri. Untuk yang mengajar di sekolah swasta dan sekolah yang dikelola yayasan, maka yang menggaji adalah pihak swasta dan yayasan.
Sedangkan untuk insentif yang di era pemerintahan Pak Prabowo diberikan untuk guru honorer dibayar dari pusat.
Sebagai gambaran anggaran pendidikan tahun 2023 adalah Rp 608,3 triliun , tahun 2024 naik Rp 665 Triliun, tahun 2025 naik menjadi Rp 724, 3 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp 757, 8 triliun .
“Kalau melihat postur anggaran pendidikan di atas tahun 2023 dan dan 2024 (belum ada MBG), tahun 2025 dan tahun 2026 saat ada program MBG terjadi peningkatan anggaran, jadi yang diambil MBG bukan yang selama ini sudah berjalan, tetapi dari tambahan anggaran dan jumlahnya juga tidak sebesar 335 Triliun ( anggarsn BGN),” ungkapnya.
Lalu dari mana uang anggaran BGN? Seperti dikatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa dari kementerian pendidikan hanya salah satunya, selebihnya pemotongan dari seluruh kementerian dan lembaga lain.
Jadi mengapa demikian berisik membenturkan dunia pendidikan dengan program MBG bahkan sampai pada tingkat provokasi kepada para pendidik?
Meski ada program MBG yang terjadi di dunia pendidikan, pemerintah malah membangun Sekolah Rakyat ( SR) yang nantinya berjumlah sekitar 514 sekolah yang tersebar di kota dan kabupaten. Saat ini sudah 166 sekolah rakyat yg dibangun. Sekolah rakyat ini untuk masyarakat desil 1-3 ( benar-benar masyarakat miskin dan bahkan mereka yg belum tercatat dalam kependudukan).
Pemerintah juga meningkatkan jumlah mahasiswa LPDP menjadi 5.750 untuk SI -S3. Tak hanya itu, pemerintah juga akan membuka fakultas kedokteran di berbagai universitas tanpa biaya alias gratis karena Indonesia masih kekurangan tenaga dokter. Dengan demikian anak-anak dari orang tua yang tidak mampu bisa sekolah di Fakultas Kedokteran di berbagai universitas di Indonesia.
Pemerintah juga membuka sekolah-sekolah unggulan yaitu 40 sekolah Garuda di seluruh Indonesia, dimana sekolah ini akan fokus pada bidang sains, teknologi , teknik dan matematika.
“Jadi dimana letak adanya program MBG dalam rangka membodohkan rakyat Indonesia? (ini narasi yg coba dibangun sekelompok orang), program MBG dan program pendidikan berjalan beriringan, karena Kemendikdasmen dan Kemenag menjadi anggota Tim Koordinasi pelaksanan program MBG,” jelasnya.
“Program MBG memang belum sempurna dan kami mohon maaf bila ada kekurangan, namun kami akan berusaha keras untuk memberikan yg terbaik,” pungkas Nanik. (Pram/fajar)
