FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan 1.200 guru besar dan rektor dari seluruh Indonesia memunculkan tanda tanya besar di tengah publik. Agenda yang digelar secara tertutup di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026) itu dinilai sarat kepentingan strategis, namun hingga kini belum banyak informasi detail terkait substansi pembahasannya.
Presiden Prabowo secara resmi mengundang para pimpinan perguruan tinggi dalam agenda bertajuk “Taklimat dan Dialog Presiden RI bersama Pimpinan Perguruan Tinggi”. Undangan tersebut tertuang dalam surat resmi bernomor 0009/B/KS.11/2026, yang menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan menyinergikan peran perguruan tinggi dalam mendukung visi besar pemerintahan Prabowo, yakni Asta Cita.
Dalam dokumen tersebut disebutkan, fokus utama pertemuan adalah penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan tinggi, serta pengembangan sains dan riset sebagai motor penggerak kebangkitan Indonesia. Pemerintah menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memastikan keberlanjutan pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan.
Namun, ada hal menarik sekaligus memicu perbincangan publik. Presiden Prabowo secara khusus meminta setiap rektor hadir didampingi oleh tiga dekan dari bidang Sosial dan Humaniora. Penekanan pada rumpun keilmuan tersebut menimbulkan berbagai tafsir, mulai dari penguatan perspektif kebijakan publik hingga upaya merespons dinamika sosial-politik nasional.
Di tengah minimnya penjelasan resmi mengenai hasil dialog, kritik pun muncul dari kalangan akademisi dan pengamat politik. Rocky Gerung secara terbuka mempertanyakan substansi pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan besar yang melibatkan 1.200 guru besar seharusnya menghasilkan diskursus kritis yang relevan dengan persoalan bangsa.
“Anda lihat, kemarin Presiden Prabowo mengumpulkan 1.200 guru besar di istana. Sampai sekarang saya mau tahu apa isinya,” kata Rocky dalam pernyataannya.
Rocky bahkan menilai pertemuan tersebut justru memperlihatkan minimnya sikap kritis dari para akademisi yang hadir. Ia menyindir tidak adanya pertanyaan terbuka yang disampaikan langsung kepada Presiden dalam forum tersebut.
“Pasti nggak ada, kenapa? Tak seorang pun guru besar berani angkat tangan bertanya pada Presiden Prabowo,” tambahnya.
Lebih jauh, Rocky menyoroti isu krusial yang menurutnya semestinya menjadi bahan pertanyaan para profesor, yakni terkait pengalihan dana pendidikan dan riset untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo.
Ia mempertanyakan bagaimana masa depan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan jika anggaran pendidikan dialihkan untuk program tersebut.
“Bagaimana nasib riset ketika dana-dana pendidikan dialihkan untuk urusan makan siang bergizi gratis?,” jelasnya.
Sindiran Rocky semakin tajam ketika ia menyebut pertemuan itu tidak menghasilkan diskursus bermakna jika isu-isu strategis semacam itu tidak diangkat ke permukaan. Menurutnya, kehadiran 1.200 guru besar seharusnya menjadi kekuatan intelektual untuk menguji dan mengkritisi kebijakan negara.
“Tidak ada profesor yang bertanya begitu. 1200 guru besar, zonk,” terangnya.
Hingga kini, Istana Negara belum merilis keterangan resmi secara rinci mengenai hasil dialog tersebut. Absennya penjelasan detail ini membuat publik terus berspekulasi tentang arah kebijakan pendidikan tinggi, riset, dan sains di bawah pemerintahan Prabowo Subianto.
Pertemuan ini pun menjadi sorotan luas karena dinilai sebagai ujian awal relasi pemerintah dengan kalangan akademisi. Publik kini menantikan apakah dialog tersebut akan ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret yang berpihak pada penguatan riset, pendidikan tinggi, dan kebebasan akademik di Indonesia.
