Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai tekanan eksternal turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini terutama akibat dampak lanjutan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS), kerentanan rantai pasok global, hingga eskalasi ketegangan geopolitik.
“Perekonomian dunia masih dalam tren melambat dengan ketidakpastian yang meningkat. Pertumbuhan ekonomi dunia 2026 diperkirakan sedikit lebih rendah menjadi sebesar 3,2 persen dibandingkan dengan capaian 2025 sebesar 3,3 persen,” kata Perry dalam konferensi pers, Rabu (21/1).
Menurutnya, perlambatan tersebut terjadi meski ekonomi AS menunjukkan prospek yang membaik. Investasi di sektor teknologi, termasuk artificial intelligence (AI), serta stimulus fiskal berupa pengurangan pajak masih menjadi penopang. Namun, dinamika global tidak sepenuhnya kondusif. Jepang, China, dan India diperkirakan ikut melambat pada 2026 seiring melemahnya permintaan domestik dan ekspor, meskipun investasi AI di negara-negara tersebut juga meningkat.
Dari sisi pasar keuangan global, tekanan masih terasa. Ruang penurunan Fed Funds Rate (FFR) semakin terbatas, diiringi yield US Treasury yang tetap tinggi akibat defisit fiskal AS yang besar. Kondisi ini memperkuat indeks dolar AS (DXY) terhadap mata uang negara maju dan menahan aliran modal ke negara berkembang.
“Ketidakpastian pasar keuangan global juga meningkat terutama dipicu oleh kebijakan tarif resiprokal AS serta meluasnya eskalasi ketegangan geopolitik.” tutur Perry.
Situasi tersebut menuntut kewaspadaan dan penguatan respons kebijakan domestik agar perekonomian Indonesia tetap berdaya tahan terhadap rambatan global, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi.
Ekonomi RI Tetap Tumbuh, Target 2026 Lebih Tinggi
Di tengah tantangan global, kinerja ekonomi Indonesia dinilai tetap solid. Perry menyampaikan pertumbuhan ekonomi nasional perlu terus ditingkatkan agar sejalan dengan kapasitas perekonomian. Pada triwulan IV 2025, pertumbuhan diperkirakan lebih tinggi, ditopang kenaikan permintaan domestik seiring membaiknya keyakinan pelaku ekonomi dan peningkatan stimulus fiskal.
Dari sisi lapangan usaha, sektor-sektor utama seperti industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta informasi dan komunikasi mencatatkan kinerja positif. Secara spasial, wilayah Bali–Nusa Tenggara (Balinusra) menjadi kawasan dengan pertumbuhan tertinggi, disusul Jawa dan Kalimantan, yang didorong oleh peningkatan permintaan domestik.
Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 diperkirakan berada pada kisaran 4,7–5,5 persen. Sementara itu, pada 2026 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat ke kisaran 4,9–5,7 persen, sejalan dengan berlanjutnya berbagai kebijakan pemerintah dan dampak positif bauran kebijakan Bank Indonesia.
“Pada 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat dalam kisaran 4,9–5,7 persen, ditopang kenaikan permintaan domestik sejalan dengan berbagai kebijakan Pemerintah dan berlanjutnya dampak positif dari bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ungkap Perry.
Perry menekankan efektivitas stimulus pemerintah perlu terus diperkuat, khususnya untuk mendorong konsumsi rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja. Di sisi investasi, program prioritas seperti hilirisasi sumber daya alam (SDA) diharapkan meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi nasional.
BI Borong Surat Utang Pemerintah Rp 23,69 Triliun
Dari sisi likuiditas, Bank Indonesia terus melakukan ekspansi rupiah. Hal ini ditempuh melalui penurunan posisi instrumen moneter SRBI dari Rp 916,97 triliun pada awal 2025 menjadi Rp 730,90 triliun pada akhir 2025, dan kembali turun menjadi Rp 694,04 triliun per 20 Januari 2026.
Selain itu, BI juga melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebagai bentuk sinergi kebijakan moneter dan fiskal. Sepanjang 2026 hingga 20 Januari, pembelian SBN mencapai Rp 23,69 triliun, termasuk Rp 13,21 triliun di pasar sekunder.
“Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan sesuai mekanisme pasar, terukur, transparan, dan konsisten dengan program moneter dalam menjaga stabilitas perekonomian sehingga dapat terus menjaga kredibilitas kebijakan moneter,” kata dia.
BI Guyur Rp 397,9 T Insentif ke Perbankan
Bank Indonesia juga memperkuat kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pertumbuhan. Penguatan KLM yang berlaku sejak 16 Desember 2025 diarahkan untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit perbankan.
Hingga minggu pertama Januari 2026, total insentif KLM telah mencapai Rp 397,9 triliun. Dana tersebut disalurkan ke bank BUMN sebesar Rp 182,9 triliun, bank swasta nasional (BUSN) Rp 174,7 triliun, BPD Rp 33,1 triliun, dan KCBA Rp 7,2 triliun. Secara sektoral, insentif mengalir ke sektor pertanian, industri dan hilirisasi, jasa termasuk ekonomi kreatif, konstruksi dan perumahan, hingga UMKM dan ekonomi berkelanjutan.
Kredit Perbankan Tumbuh 9,69 Persen
Seiring dengan kebijakan tersebut, kredit perbankan pada 2025 tumbuh 9,69 persen (yoy), masih dalam kisaran target BI 8–11 persen. Kredit investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 21,06 persen (yoy), diikuti kredit modal kerja 4,52 persen dan kredit konsumsi 6,58 persen.
Dari sisi permintaan, BI mencatat ruang ekspansi masih terbuka lebar. Nilai undisbursed loan per Desember 2025 mencapai Rp 2.439,2 triliun atau 22,12 persen dari plafon kredit. Sementara dari sisi penawaran, likuiditas perbankan tetap memadai dengan rasio AL/DPK sebesar 28,57 persen dan pertumbuhan dana pihak ketiga 13,83 persen (yoy).
Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2026 berada di kisaran 8–12 persen. Dengan penurunan suku bunga dana, suku bunga kredit perbankan mulai turun 39 basis poin dari 9,20 persen pada awal 2025 menjadi 8,81 persen pada Desember 2025.
Ke depan, Perry menegaskan BI akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan KSSK guna memperbaiki struktur suku bunga serta mendorong pertumbuhan kredit yang lebih tinggi demi menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
