Bisnis.com, JAKARTA — Komisi II DPR RI menyoroti progres penegasan batas negara, khususnya di perbatasan Indonesia–Malaysia, yang berdampak langsung terhadap hak atas tanah warga, dalam rapat yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, perubahan garis batas pasca penegasan batas mengakibatkan puluhan bidang lahan warga Indonesia berada di wilayah Malaysia.
Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Makhruzi Rahman menyebut pengelolaan batas wilayah negara menjadi kegiatan strategis.
“Pengelolaan batas wilayah negara meliputi penetapan dan penegasan batas wilayah negara serta peningkatan sistem pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan,” ujar Makhruzi.
Untuk Outstanding Boundary Problem (OBP) RI–Malaysia, Makhruzi menjelaskan masih ada segmen yang belum tuntas, terutama di sektor barat Kalimantan Barat yang masih tahap survei dan pembahasan teknis. Namun, fokus utama rapat mengarah ke dampak konkret penegasan batas di Sebatik.
“Berdasarkan hasil survei, total bidang lahan yang terdampak perubahan garis batas RI–Malaysia di Pulau Sebatik tercatat 64 bidang,” kata Makhruzi.
BNPP mencatat luas total lahan terdampak mencapai 61.667,5 meter persegi atau sekitar 6,16 hektare. Luas tersebut terdiri dari area terdampak negatif sekitar 36.369,11 meter persegi (± 3,65 hektare) serta buffer zone sekitar 24.756,47 meter persegi (± 2,47 hektare).
“Ditambah hasil kesepakatan buffer zone sepanjang 10 meter, sehingga total luas tanah terdampak menjadi sekitar 6,1 hektare,” jelas Makhruzi.
Selain lahan, perubahan batas wilayah juga berdampak pada aset warga. BNPP mencatat terdapat 1.007 tanaman tumbuh dan 55 unit bangunan di area terdampak.
Skema Ganti Rugi DisiapkanBNPP menyatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk penyelesaian dampak perubahan batas wilayah, termasuk perhitungan kompensasi bagi warga terdampak.
“Mudah-mudahan dalam tahun depan kita sudah menghitungkan berapa jumlah dana yang harus kita ganti untuk masyarakat yang tanahnya masuk ke pihak Malaysia,” kata Makhruzi.
Dari sisi legalitas, data identifikasi menunjukkan terdapat 19 pemegang sertifikat, 26 bidang dengan dokumen desa, serta 5 bidang dengan akta di bawah tangan. Seluruhnya tengah menjalani proses identifikasi dan verifikasi lanjutan bersama instansi terkait untuk menentukan mekanisme penyelesaian.
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ossy Dermawan menjelaskan bahwa penegasan batas di Sebatik membawa konsekuensi teritorial bagi kedua negara.
“Konsekuensi atas kesepakatan tersebut, Indonesia mendapatkan hak seluas 127 hektare, sementara Malaysia mendapatkan hak seluas 4,9 hektare,” ujar Ossy.
Ossy menegaskan pula bahwa fokus pemerintah saat ini adalah dampak terhadap lahan warga Indonesia yang berkurang.
“Konsentrasi kami adalah kaitannya dengan yang Indonesia kehilangan tanahnya seluas 4,9 hektare,” tegasnya.
Dia menambahkan bahwa persoalan perbatasan tidak hanya menyangkut garis batas negara, tetapi juga status dan hak atas tanah, serta kesesuaian rencana tata ruang dengan kondisi lapangan.
“Isu utama kawasan perbatasan adalah kedaulatan negara dan status hak atas tanah, termasuk tanah yang masuk ke wilayah negara lain karena perubahan batas negara, contohnya di Pulau Sebatik,” kata Ossy.
Menurutnya, pengelolaan perbatasan negara memiliki dasar hukum yang kuat, mulai dari UU 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, UU 23 Tahun 2014, hingga UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
“Secara legalitas, dasar hukum pengelolaan perbatasan negara sudah sangat kuat,” ujar Ossy.
Dia menekankan pentingnya pengendalian tata ruang agar menjadi acuan utama dalam pembangunan di kawasan perbatasan.
