KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) mematangkan skenario untuk mengurai kepadatan jemaah di Mina pada puncak pelaksanaan ibadah haji 2026. Salah satu langkah yang disiapkan ialah memperbanyak petugas yang disiagakan di pos-pos strategis, terutama di area Jamarat saat prosesi lempar jumrah pada 10 Dzulhijah.
Kepala Dinas Pembinaan Mental Angkatan Laut (Kadisbintal AL) Laksamana Pertama TNI Harun Arrasyid menjelaskan, petugas yang telah berhaji, baik dari unsur TNI maupun Polri, tidak akan diarahkan ke Arafah dan Muzdalifah. Mereka akan langsung ditempatkan di Mina untuk memperkuat pengamanan dan pelayanan jemaah.
Hal tersebut disampaikan Harun saat memaparkan materi Pembagian Peran serta Simulasi Arafah, Muzdalifah, dan Mina dalam kegiatan Diklat Calon Petugas Haji 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (21/1) malam. Menurutnya, langkah ini bertujuan agar penanganan jemaah yang bergerak dari Arafah dan Muzdalifah menuju Mina dapat berlangsung lebih fokus dan efektif.
Baca juga : Kemenhaj Tingkatkan Layanan Haji 2026, Ruang Jemaah di Mina-Arafah Diperluas
"Kami memiliki rencana petugas baik itu dari unsur linjam (perlindungan jemaah) atau lainnya yang sudah berhaji kita akan langsung drop dari pemondokan atau hotel di Mekah menuju langsung ke Mina," kata Harun yang pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Kasatops Armuzna) Haji 2025.
Ia menambahkan, malam 10 Dzulhijah merupakan waktu krusial karena terjadi kepadatan jemaah yang akan melaksanakan lempar jumrah. Situasi tersebut berpotensi menimbulkan kelelahan hingga kondisi darurat bagi jemaah yang membutuhkan pertolongan cepat.
"Semua jemaah menuju ke situ sehingga berpotensi menimbulkan kepadatan, terjadi kelelahan dan terjadi hal hal yang membuat jemaah membutuhkan pertolongan. Jadi itu akan lebih efektif nantinya," ujar Harun.
Baca juga : Kemenhaj Matangkan Distribusi Kartu Nusuk Sejak di Indonesia untuk Haji 2026
Dalam skema pengamanan tersebut, petugas akan mengisi Mobile Crisis Rescue (MCR) di jalur bawah dan atas Jamarat, masing-masing dengan lima pos. Penempatan ini dilakukan agar petugas tidak terkuras tenaganya akibat jarak yang cukup jauh dari tenda-tenda jemaah di Mina.
"Dengan adanya petugas yang langsung ditempatkan ini diharapkan tidak terkuras tenaganya dan bisa lebih efektif lah mengisi pos-pos yang sudah kita petakan nantinya," kata Harun.
Selain penguatan petugas, Kemenhaj juga kembali berencana menerapkan skema murur dan tanazul pada penyelenggaraan haji 2026, dengan prioritas bagi jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Skema murur merupakan mekanisme jemaah melintasi kawasan Muzdalifah tanpa turun dari bus setelah wukuf di Arafah, untuk kemudian langsung menuju Mina.
Sementara itu, skema tanazul memungkinkan jemaah yang tinggal di hotel dekat area Jamarat kembali ke penginapan setelah melempar jumrah, tanpa harus menempati tenda di Mina.
Terkait jumlah jemaah yang akan menerapkan kedua skema tersebut, Harun menyebut kepastiannya masih menunggu selesainya proses istitaah serta pelunasan biaya haji 2026.
Menurutnya, penerapan murur dan tanazul dinilai efektif untuk mengurai sekaligus mengendalikan kepadatan jemaah di fase puncak haji. "Sekarang ini baru konsep kita matangakan. Untuk beraapa jumlahnya yang akan melakukan itu kalau sudah lengkap pendaftaran dan pelunasan," kata Harun. (Mal/P-3)
