PATI, iNews.id – Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, Rabu (21/1/2026) siang. Risma Ardhi menggantikan posisi Sudewo yang resmi ditetapkan tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin menegaskan, pemerintah provinsi bergerak cepat agar masyarakat tidak dirugikan oleh situasi ini. Penunjukan Plt Bupati juga dilakukan guna memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di "Bumi Mina Tani" tidak lumpuh akibat kekosongan kepemimpinan.
"Saya memastikan pelayanan bagi masyarakat Pati akan tetap berjalan dan tidak akan berhenti. Kejadian OTT ini menjadi peringatan keras. Kami menghimbau seluruh kepala daerah supaya jangan sekali-kali melakukan tindak pidana korupsi," kata Taj Yasin saat memberikan surat tugas di Pati, Rabu (21/1/2026).
Risma Ardhi Chandra, yang kini resmi menjabat sebagai Plt Bupati Pati, mengungkapkan rasa prihatinnya atas musibah yang menimpa rekan sejawatnya. Ia mengaku terakhir kali berkomunikasi dengan Sudewo pada hari Minggu, sebelum isu OTT merebak pada Senin (19/1/2026) pagi.
Dalam pidato perdananya sebagai Plt Bupati, Risma menekankan komitmennya untuk membersihkan sistem birokrasi, terutama terkait polemik pengisian perangkat desa yang menjadi akar masalah kasus korupsi ini.
"Saya berharap pengisian perangkat desa ke depan bisa dilakukan dan dikembalikan sebagaimana mestinya, serta bisa diawasi masyarakat langsung. Saya meminta dukungan dari masyarakat Pati, semoga hari-hari ke depannya bisa menjadi lebih baik," ujar Risma Ardhi Chandra.
Penunjukan Plt Bupati ini diharapkan dapat menenangkan situasi di lingkungan ASN Kabupaten Pati. Pemprov Jateng memastikan bahwa program-program strategis daerah akan tetap dilanjutkan di bawah kepemimpinan Risma Ardhi Chandra hingga satu tahun ke depan atau sampai adanya putusan hukum tetap.
Saat ini, fokus utama pemerintah daerah adalah memulihkan kepercayaan publik dan memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan tanpa praktik jual beli jabatan.
Original Article
