Pengamat Politik: Isu DPR Diganti AI Bentuk Sarkas Publik Terhadap Kinerja Politikus

Ikhawanul Marif Pengamat Politik Akar Rumput Strategic Consulting (ASRC) menilai teknologi arificial intelligence (AI) tidak bisa menggantikan peran sisi humanisme Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membuka ruang dialektika dan menerima aspirasi publik.

Menurut Ikhawanul, kemunculan fenomena anggota DPR digantikan oleh AI sangat wajar apabila terjadi di Indonesia.

Dia tidak memungkiri kinerja DPR yang tidak optimal dan dinilai korup memicu reaksi sarkasme dari publik agar peran anggota dewan digantikan AI.

Ikhwanul menegaskan, DPR harus memperbaiki kinerja agar kembali mendapat kepercayaan masyarakat untuk memegang amanah di kursi parlemen.

“Fenomena yang wajar di era digitalisasi dan perkembangan AI dan ada menurunnya kepercayaan publik terhadap aktor politik, pemerintah, DPR karena ini didorong ada daya beli yang menurun, ekonomi yang melambat. fenomena ini seperti gayung bersambut,” jelasnya saat mengudara di Program Wawasan Polling Radio Suara Surabaya, Kamis (22/1/2026).

Meski begitu, dalam fungsi politik DPR menjadi wadah aspirasi bagi publik untuk menyampaikan berbagai permasalahan sosial dan diselesaikan melalui kerja-kerja parlemen.

Menurut Ikhawanul, proses tersebut tidak bisa dicapai meski ada keberadaan AI. Sebab ruang parlemen membutuhkan dialektika dan perdebatan yang melibatkan emosi dan aspek pemahaman secara sosial, yang mana hal tersebut tidak dimiliki oleh sebuah mesin.

“Publik harus dijelaskan bagaimana AI itu bekerja, ini adalah sebuah program atau produk dari kemajuan teknologi yang diprogram manusia sendiri sementara kita tidak bisa membandingan dengan konteks politik, khususnya DPR yang menjadi isu hari ini,” katanya.

“Kalau kita bicara soal DPR, politik real itu artinya ada dealiktika yang dibangun oleh aktor politik ada dialog, diskusi, perdebatan. Nah ini yang mungkin akan sangat sulit ditemukan dalam sebuah program tersusun yang namanya AI itu,” sambungnya.

Pengamat politik itu juga menuturkan, tentang penelitian yang menyebut dampak ancaman dan bahaya AI dalam penggunaan yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan manusia dan tidak optimal dalam mengembangkan potensi.

“Sebagian penelitian atau kajian mengatakan bahwa sebetulnya AI ini menjadi satu ancaman serius dan menghambat pertumbuhan manusia itu sendiri,” ungkapnya.

Menurutnya keberadaan AI dalam sektor politik hanya berfungsi sebatas mesin penyederhana, misalnya untuk memangkas rumitnya birokrasi. Sementara tugas decision making atau pengambil kebijakan tetap diperankan oleh manusia.

“Bahwa penggunaan AI di beberapa negara Eropa itu tidak dalam konteks pengambilan kebijakan. Tapi bagaimana pengaturan sistem administrasi, kemudian juga alur birokrasi seperti itu,” ungkapnya.(wld/ipg)