Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengungkapkan lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2025 banyak terjadi pada industri padat karya. Contohnya industri pakaian, industri garmen, dan industri tekstil. Pada 2025 ada tekanan pada sektor tersebut, paling tidak dari dua sisi.
Pertama, persaingan dari pasar yang semakin ketat, terutama pasar dalam negeri imbas banyaknya masuk barang-barang impor dari luar, terutama dari Tiongkok.
"Sebetulnya dari tingkat konsumsi masyarakat untuk pakaian, untuk produk tekstil, garmen, ini masih relatif cukup baik pada 2025. Berdasarkan data, cukup stabil. Tapi dari sisi suplai, terjadi peningkatan impor yang sangat signifikan pada 2025 dibandingkan 2024," ujar Faisal saat dihubungi, Kamis (22/1).
Baca juga : 126 Ribu Buruh Kena PHK di Tengah Ekspansi Manufaktur
Hal itu menyebabkan persaingan semakin ketat, terutama di pasar dalam negeri. Sementara industri garmen, industri pakaian, walaupun juga berorientasi ekspor, katanya, sebagian besar masih berorientasi pasar domestik.
"Ketika lebih banyak suplai pasar domestik dari produk-produk luar negeri tentu saja makin ketat persaingannya, apalagi produk-produk Tiongkok lebih kompetitif dari sisi harga," jelasnya.
Kedua, pelemahan daya beli masyarakat. Konsumen pada saat yang sama di 2025 daya belinya juga masih turun. Mereka pun lebih memilih produk-produk yang lebih murah.
Baca juga : KSPN: 126.160 Pekerja Kena PHK sejak 2024
"Sehingga konsumsi tetap baik, tapi pilihan itu jatuh banyak pada produk dari impor yang memang lebih murah. Ditambah lagi, yang masuk ini bukan hanya yang legal, tapi juga banyak yang ilegal. Meningkat jumlah impor ilegal, termasuk juga impor untuk barang bekas, thrifting," papar Faisal.
Hal tersebut sesuai dengan ekspektasi konsumen menengah bawah yang mengalami penurunan daya beli. Mereka mencari produk yang murah yang didapat dari impor.
"Tapi efeknya adalah bagi industri domestik yang memang dari sisi daya saing itu memang rendah karena berbagai macam faktor kebijakan juga. Selain manajemen dan kebijakan di dalam negeri yang tidak mendukung peningkatan daya saing. Akhirnya kalah bersaing dan harus tutup, dan harus mengurangi jumlah karyawannya," ungkap Faisal.
Ditambah lagi, faktor yang kedua selain pasar tadi adalah peningkatan biaya produksi yang terjadi. "Baik untuk biaya energi, biaya bahan baku, termasuk juga biaya upah tenaga kerja. Ini yang terjadi di 2025 sehingga PHK-nya lebih tinggi," pungkasnya.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengamini lonjakan PHK itu kemungkinan dari sektor padat karya.
"Kemungkinan padat karya yang mengurangi tenaga kerja dan efisiensi seperti otomatisasi," kata Bob kepada Media Indonesia, Kamis (22/1).
Salah satunya, kata Bob, terkait masalah pengupahan. Ia menyebut sektor padat karya sangat sensitif terhadap pengupahan.
"Upah minimum naik 7%-8% per tahun tentu memberatkan ditambah lagi kenaikan tarif Trump yang sharing burden. Jadi kita harus ikut menanggung sebagian," ungkapnya.
Ia pun mendorong agar kebijakan pengupahan lebih baik lagi. "Perhatikan inflasi dan produktifitasnya. Jangan ditambah alpha dan lain-lain," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat 88.519 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang tahun 2025. Angka itu meningkat lebih dari 10 ribu orang jika dibandingkan dengan di 2024 yang mencapai 77.965 korban PHK.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri mengatakan, salah satu penyebab tingginya angka PHK 2025 ialah meningkatnya tensi geopolitik pada awal tahun sehingga memengaruhi kinerja ekspor dan impor serta industri dalam negeri.
“Pertama ada tekanan juga dari ekspor-impor, ya itu pasti. Kondisi dunia di awal 2025 terutama sampai semester I masih ada dinamika cukup tinggi di geopolitik, pasti itu pengaruh ke ekspor,” katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).
Adapun 88.519 orang korban PHK tersebut merupakan pegawai yang terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan.
Mengenai sektor yang paling banyak melakukan PHK tahun lalu, Indah mengatakan industri manufaktur masih menjadi salah satu sektor yang terdampak cukup besar. Ia mengakui isu PHK harus menjadi perhatian dan membutuhkan kerja sama strategis di antara para pemangku kepentingan.
“Mengatasi PHK itu bukan cuma (tugas) Kementerian Ketenagakerjaan, banyak faktor yang menjadi pengaruh atau menjadi faktor penyebab PHK. Jadi pasti ada koordinasi dan kolaborasi bersama,” ujarnya.
Lebih jauh, Indah mengatakan pihaknya juga mengakselerasi program-program terkait untuk menekan angka PHK dan pengangguran, terutama mereka yang berada di usia produktif. (Ifa)
