Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait agar proses pengadaan barang dan jasa, serta perizinan pembangunan rumah susun di kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Upaya tersebut untuk menutup celah korupsi saat membangun rumah susun bersubsidi di kawasan Meikarta bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Mengingat Meikarta sempat diterpa perkara suap Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Maka tentu KPK juga mewanti bagaimana kita menciptakan ekosistem ini bisa betul-betul bersih. Maka pada aspek perizinannya ini harus betul-betul firm," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (21/1/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Selanjutnya, katanya, pada tahapan pengadaan barang dan jasa perlu dipastikan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Yang ketiga bagaimana kemudian distribusinya termasuk soal subsidi itu juga harus clear sehingga nanti pada saat pertanggung jawabannya juga bisa disampaikan secara kredibel," jelas Budi.
Adapun di kawasan Meikarta, Budi memastikan sudah tidak ada perkara hukum yang dapat menghambat pembangunan rumah susun bersubsidi.
Dalam kesempatan itu, Menteri PKP Maruarar mengatakan pembangunan rumah susun itu untuk menjalankan program 3 juta rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah
Menurutnya ada lebih dari 20 juta penduduk Indonesia yang memiliki rumah tidak layak huni. Targetnya di 2026 akan disediakan 400 ribu rumah.
"Tahun ini, 2026 menjadi 400 ribu rumah kenaikannya 800 persen. Ini untuk menjawab betul-betul negara hadir," katanya.
Rencananya rumah susun bersubsidi akan dibangun di kawasan Meikarta seluas 20 hektare.
Pembangunan MeikartaMenteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) mengatakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan lahan seluas 20 hektare yang akan dibangun rumah susun (rusun) subsidi di meikarta tidak bermasalah hukum. Sebab, sebelumnya Meikarta sempat tersandung kasus suap pada 2018.
"Hari ini saya berani menyampaikan sesudah clearance dari KPK, dari Mas Budi [Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika] dan dari pimpinan KPK, bahwa tidak ada masalah secara hukum di Meikarta untuk dimulai pembangunan rumah susun subsidi," kata Maruarar dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (21/1/2026).
Dengan demikian, Ara menekankan bahwa lahan tersebut dipastikan clean and clear dan bakal didorong untuk segera eksekusi proses pembangunannya.
Asal tahu saja, rencana pembangunan rusun subsidi Meikarta akan berada di dua titik lokasi, yakni di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, dan Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat. Masing-masing lokasi memiliki luas lahan sekitar 10 hektare.
Kementerian PKP menilai pemilihan lokasi di Meikarta sangat strategis bagi para pekerja karena letaknya yang berdekatan dengan kawasan industri. Berdasarkan kalkulasinya, jarak hunian ke pusat industri hanya berkisar antara 2 kilometer hingga 2,5 kilometer.
Meskipun berstatus hunian subsidi, Ara menekankan bahwa kualitas lingkungan tetap menjadi prioritas. Proyek ini diproyeksikan menjadi pilot project hunian MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) dengan fasilitas penunjang yang mumpuni.
Dalam rangka memastikan keberlanjutan ekosistem hunian, Kementerian PKP kini tengah melakukan pemetaan mendalam terkait aksesibilitas terhadap fasilitas publik utama.
Ara mengaku telah menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal terkait untuk memetakan jarak hunian terhadap empat fasilitas utama. Di antaranya tempat ibadah, fasilitas pendidikan (sekolah), pasar atau pusat perbelanjaan, serta fasilitas kesehatan (rumah sakit).
"Saya minta dipetakan berapa jauh ke tempat ibadah, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Empat hal itu penting, termasuk akses transportasinya," tambahnya.
