Oleh: Ismawan Amir
(Turkiye-Indonesia Scholars Network)
Pada sebuah pertunjukan stand-up comedy bertajuk Mens Rea, komedian Pandji Pragiwaksono membuka acara dengan kalimat yang mengejutkan, “Selamat datang, atasan Presiden Indonesia.” Banyak yang tertawa, namun ada yang langsung berpikir, siapa sebenarnya yang berkuasa di negara ini?
Dalam demokrasi, “atasan” kekuasaan adalah rakyat, dan salah satu bentuk otoritas rakyat adalah kritik.
Namun, kritik seringkali dianggap sebagai gangguan, bukan alat untuk perbaikan. Mens rea, yang dalam hukum berarti niat batin di balik sebuah perbuatan, juga relevan dalam politik. Menggugah apa niat negara dalam merespons kritik? Apakah niatnya untuk menjaga ketertiban atau justru menakut-nakuti warga untuk tidak bersuara?
Contoh nyata terjadi ketika Pandji Pragiwaksono, dilaporkan ke polisi. Laporan itu datang dari Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (AMNU) dan Aliansi Muda Muhammadiyah (AMM) yang merasa tersinggung dan melaporkan Pandji atas tuduhan pencemaran nama baik. Tidak hanya itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya juga mengimbau agar figur publik menggunakan pengaruh mereka dengan bijak. Pandji, seorang komedian, langsung menjadi contoh bagaimana kritik yang dikemas dalam komedi, bisa berubah menjadi medan pertempuran, bahkan berbuntut laporan hukum.
Mengelola kritik dengan baik adalah tantangan besar bagi pemerintah. Negara yang matang akan merespons kritik dengan klarifikasi dan transparansi, bukan dengan kriminalisasi atau intimidasi.
Kritik, meskipun pedas, adalah alat uji bagi kebijakan. Jika tidak ada yang berani mengkritik, kesalahan kebijakan akan berlarut tanpa perbaikan. Demikian juga, kita harus memisahkan kritik terhadap kebijakan dari serangan personal atau hoaks.
Penting untuk diingat bahwa dalam dunia branding, kepercayaan adalah kunci. Sebuah pemerintah yang transparan dalam mengelola kritik akan menunjukkan integritas dan kemampuan beradaptasi. Jika kritik dikelola dengan baik, bahkan publik yang kritis akan menganggap pemerintah sebagai entitas yang responsif dan bertanggung jawab.
Sebaliknya, jika kritik dibungkam, pemerintah hanya akan memperlihatkan ketakutan dan ketidakmampuan, yang pada gilirannya merusak kredibilitasnya.
Sementara itu, kita juga harus menyadari bahwa kebebasan berekspresi adalah nilai inti dari demokrasi. Menggunakan kekuasaan untuk menekan suara-suara yang berbeda hanya akan mengarah pada pembungkaman. Pada akhirnya, kritik adalah salah satu ciri utama demokrasi yang sehat, demokrasi yang mampu mengelola perbedaan dengan baik, bukan yang takut pada perbedaan itu sendiri.
Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat, yang mengatakan, Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
Pernyataan ini menegaskan bahwa rakyat, yang memiliki suara dan hak untuk mengkritik, adalah inti dari sistem pemerintahan demokratis.
Kritik yang muncul dari rakyat adalah mekanisme penting untuk menjaga agar pemerintah tidak terjebak dalam kesalahan atau penyalahgunaan kekuasaan. Lincoln mengingatkan kita bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga soal memberi ruang bagi rakyat untuk berbicara dan memperbaiki.
Kritik tidak hanya penting dalam menjaga kualitas kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai alarm yang memperingatkan pemerintah akan potensi kesalahan.
Pandji, melalui materi komedinya, mungkin tidak bermaksud menghina, tetapi mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak peka terhadap publik bisa membingungkan atau merugikan. Ketika kritik seperti ini diterima dengan rasa takut dan reaksi yang berlebihan, itu justru menunjukkan kelemahan dalam komunikasi dan pengelolaan kebijakan.
Memang, pemerintah harus bijak dalam membedakan antara kritik yang sah dan hoaks. Namun, jika pemerintah cepat merespons dan menindaklanjuti kritik dengan solusi yang jelas, maka ruang kritik akan menjadi konstruktif. Di sisi lain, bila kritik dipadamkan atau dihukum, kita hanya akan melihat sebuah negara yang semakin terisolasi dan kehilangan hubungan dengan rakyatnya.
Inilah ujian nyata bagi setiap pemerintahan, apakah ia mampu mengelola kritik sebagai pendorong perbaikan atau memilih menutup telinga dan memadamkan suara yang berbeda.
Maka, demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang berani mendengar, menjawab dengan tenang, dan memperbaiki kebijakan dengan transparansi. Bukan demokrasi yang menakut-nakuti warganya hanya karena mereka berani berbicara. Demokrasi yang matang harus percaya pada kemampuannya untuk mengelola ruang kritik dengan cara yang tidak hanya bijak, tetapi juga memperlihatkan kekuatan moral untuk berubah dan berkembang.
Pemerintah yang benar-benar demokratis tahu bahwa kritik bukanlah musuh, melainkan alat untuk memperbaiki diri. Dengan mens rea yang jujur, niat baik dalam menerima kritik, negara bisa membangun kepercayaan dan memperkuat legitimasi di mata rakyat. Demokrasi tidak butuh pemerintah yang kebal kritik. Demokrasi butuh pemerintah yang cukup dewasa untuk mendengar, cukup tenang untuk menjawab, dan cukup berani untuk memperbaiki.
