Teheran (ANTARA) - Stasiun televisi milik pemerintah Iran, IRIB, mengutip Organisasi Kedokteran Forensik negara itu melaporkan pada Rabu (21/1) bahwa 3.117 orang tewas dalam kerusuhan baru-baru ini.
Angka tersebut merupakan jumlah korban tewas resmi pertama yang dirilis oleh otoritas Iran sejak berbagai aksi unjuk rasa meletus pada akhir Desember tahun lalu.
Sebelumnya, para pejabat telah mengakui "beberapa ribu" kematian tanpa memberikan angka pasti. Menurut laporan tersebut, 2.427 orang dari mereka yang tewas digambarkan sebagai "warga sipil dan aparat keamanan yang tidak bersalah."
Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (Human Rights Activists News Agency/HRANA) yang berbasis di Amerika Serikat memperkirakan jumlah korban tewas mencapai 4.560 orang, meskipun angka ini belum diverifikasi secara independen.
Secara terpisah, kantor berita semiresmi Iran, Tasnim, mengatakan lebih dari 460 gedung pemerintah rusak atau dibakar selama berbagai aksi unjuk rasa tersebut, sementara lebih dari 700 bank diserang atau dibakar.
Tasnim menambahkan lebih dari 480 masjid juga menjadi sasaran.
Gelombang aksi unjuk rasa meletus di puluhan kota di Iran pada akhir Desember akibat depresiasi tajam mata uang rial Iran.
Otoritas Iran telah mengakui adanya demonstrasi tersebut dan menyatakan kesiapan untuk menangani keluhan ekonomi masyarakat, sembari memperingatkan agar aksi kekerasan dan vandalisme tidak terjadi.
Demonstrasi tersebut awalnya berlangsung damai, namun kemudian berubah menjadi rusuh, sehingga menimbulkan korban jiwa serta kerusakan luas pada fasilitas umum, masjid, gedung pemerintah, dan bank, terutama pada 8 dan 9 Januari.
Pejabat Iran menuding AS dan Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut.
Dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan pada Selasa (20/1) di Wall Street Journal, Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi mengatakan bahwa "fase kekerasan dari kerusuhan berlangsung kurang dari 72 jam" sebelum pasukan keamanan berhasil mengendalikan aksi protes tersebut.
Ancaman AS terhadap Iran "memberi dorongan kepada para perencana" untuk mengejar apa yang dia gambarkan sebagai strategi "pertumpahan darah maksimal," katanya menambahkan.
Araghchi juga mengatakan meskipun Iran "akan selalu memilih perdamaian daripada perang," jika negara itu menghadapi serangan baru, "angkatan bersenjata kami yang kuat tidak akan ragu untuk membalas dengan semua yang kami miliki," menyebut kontras dengan "sikap menahan diri" yang ditunjukkan Iran pada Juni 2025.
Angka tersebut merupakan jumlah korban tewas resmi pertama yang dirilis oleh otoritas Iran sejak berbagai aksi unjuk rasa meletus pada akhir Desember tahun lalu.
Sebelumnya, para pejabat telah mengakui "beberapa ribu" kematian tanpa memberikan angka pasti. Menurut laporan tersebut, 2.427 orang dari mereka yang tewas digambarkan sebagai "warga sipil dan aparat keamanan yang tidak bersalah."
Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia (Human Rights Activists News Agency/HRANA) yang berbasis di Amerika Serikat memperkirakan jumlah korban tewas mencapai 4.560 orang, meskipun angka ini belum diverifikasi secara independen.
Secara terpisah, kantor berita semiresmi Iran, Tasnim, mengatakan lebih dari 460 gedung pemerintah rusak atau dibakar selama berbagai aksi unjuk rasa tersebut, sementara lebih dari 700 bank diserang atau dibakar.
Tasnim menambahkan lebih dari 480 masjid juga menjadi sasaran.
Gelombang aksi unjuk rasa meletus di puluhan kota di Iran pada akhir Desember akibat depresiasi tajam mata uang rial Iran.
Otoritas Iran telah mengakui adanya demonstrasi tersebut dan menyatakan kesiapan untuk menangani keluhan ekonomi masyarakat, sembari memperingatkan agar aksi kekerasan dan vandalisme tidak terjadi.
Demonstrasi tersebut awalnya berlangsung damai, namun kemudian berubah menjadi rusuh, sehingga menimbulkan korban jiwa serta kerusakan luas pada fasilitas umum, masjid, gedung pemerintah, dan bank, terutama pada 8 dan 9 Januari.
Pejabat Iran menuding AS dan Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut.
Dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan pada Selasa (20/1) di Wall Street Journal, Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi mengatakan bahwa "fase kekerasan dari kerusuhan berlangsung kurang dari 72 jam" sebelum pasukan keamanan berhasil mengendalikan aksi protes tersebut.
Ancaman AS terhadap Iran "memberi dorongan kepada para perencana" untuk mengejar apa yang dia gambarkan sebagai strategi "pertumpahan darah maksimal," katanya menambahkan.
Araghchi juga mengatakan meskipun Iran "akan selalu memilih perdamaian daripada perang," jika negara itu menghadapi serangan baru, "angkatan bersenjata kami yang kuat tidak akan ragu untuk membalas dengan semua yang kami miliki," menyebut kontras dengan "sikap menahan diri" yang ditunjukkan Iran pada Juni 2025.
