Pati: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa barang bukti berupa dua koper besar dan dokumen dalam satu dus usai menggeledah rumah dinas dan kantor Bupati Pati Sudewo. Penggeledahan dilakukan di kompleks Pendopo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis, 22 Januari 2026.
Dua koper yang dibawa tim penyidik KPK berwarna biru dan merah, sedangkan dokumen dimasukkan ke dalam dus bekas air mineral. Sejumlah tim penyidik KPK ketika dimintai keterangan soal dokumen yang disita, tidak ada yang bersedia memberikan jawaban.
Asisten Perekonomian Setda Kabupaten Pati, Nasikun, ketika ditanya soal kedatangan tim KPK, mengaku tidak mengetahui. "Saya rapat kebencanaan," ujarnya singkat seperti dilansir Antara.
Seorang petugas kebersihan yang bertugas menyapu lantai Pendopo mengaku tidak mengetahui pasti kehadiran empat mobil warna hitam, meski dirinya sudah berada di lokasi sejak pukul 07.00 WIB.
Baca Juga :
KPK Geledah Rumah Dinas dan Kantor Bupati Pati Nonaktif Sudewo
Penggeledahan kantor dan rumah dinas Bupati Pati, yang diperkirakan mulai pukul 09.00 WIB, dilakukan sebagai tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK beberapa hari sebelumnya. Kegiatan tersebut mendapat penjagaan ketat dari personel kepolisian bersenjata laras panjang.
Saat melakukan penggeledahan, tim penyidik memakai rompi bertuliskan KPK. Saat selesai sekitar pukul 15.15 WIB, bertepatan dengan kumandang adzan Asar, tidak satu pun tim yang masih memakai rompi identitas tersebut. Dengan pengawalan anggota kepolisian, tiga orang membawa dua koper besar dan satu dus berisi dokumen untuk dimasukkan ke mobil Kijang Innova hitam.
Bupati Pati Nonaktif Sudewo. Antara
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati Sudewo pada Senin, 19 Januari 2026, dini hari. KPK kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Sudewo di Mapolres Kudus dengan meminjam salah satu ruangan. Setelah pemeriksaan, tim KPK bergeser ke arah Semarang dengan dikawal Unit Patwal Satlantas Polres Kudus.
Penggeledahan dan penyitaan barang bukti ini dilakukan untuk mendalami dan menguatkan bukti dalam kasus dugaan pemerasan dan jual beli jabatan perangkat desa yang menjerat Bupati Pati.
