Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan mengungkap rencana rotasi skala besar di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Langkah ini diambil untuk pembenahan instansi.
Saat ini, Purbaya telah melantik empat pejabat DJP wilayah Jakarta Utara yang baru. Pelantikan dilakukan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 5 tersangka operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan suap pemeriksaan pajak.
“Saya duga bukan yang terakhir mutasi ini. Kami akan lakukan dalam satu-dua bulan ini yang lebih ramai lagi, lebih besar lagi,” ujar Purbaya di aula Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
Melansir Antara, perombakan bertujuan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan penerimaan pajak.
“Tolong pastikan Anda bekerja dengan baik, bukan karena citra saya atau Anda, tapi citra pajak dan keuangan. Dan yang paling penting, itu bisa berpengaruh kepada pendapatan negara kita yang setahun kemarin sulit sekali meningkatkan,” katanya.
Purbaya menegaskan tingkat penerimaan negara hanya bisa dijaga, saat kepercayaan publik juga terjaga. Posisi pegawai pajak memiliki peran penting menjaga kepercayaan publik dan menjaga keberlangsungan fiskal negara.
Sebelumnya realisasi penerimaan pajak hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp1.917,6 triliun. Hanya 87,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp2.189,3 triliun.
Penerimaan pajak 2025 mengalami selisih atau shortfall sekitar Rp271,7 triliun. Secara bruto penerimaan pajak masih mencatat pertumbuhan, meski secara neto mengalami kontraksi tipis.
Kontraksi terbesar penerimaan pajak terjadi pada semester 1 2025. Masalah ini tercermin dalam kinerja Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang pada kuartal I 2025 turun sekitar 10 persen, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Tapi kondisi ini membaik pada semester II 2025, seiring PPh Badan kembali tumbuh 2,3 persen dengan realisasi mencapai Rp321,4 triliun. (ant/lea/ham)
