Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami informasi dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel) yang menyatakan adanya keterlibatan partai politik dan organisasi masyarakat dalam kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa setiap fakta yang terungkap dalam persidangan akan dianalisis oleh JPU untuk menentukan apakah dapat dijadikan bukti baru guna pengembangan perkara. Pernyataan ini disampaikannya kepada wartawan pada Kamis (22/1/2026).
Dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Senin (19/1/2026), Noel mengungkapkan bahwa satu partai politik dan satu organisasi masyarakat terlibat langsung dalam kasus tersebut. Ia berjanji akan mengungkap identitas kedua pihak tersebut pada sidang Senin pekan depan.
Noel menegaskan komitmennya untuk mengikuti seluruh proses persidangan dan menerima apapun hasilnya. Ia juga menyatakan tidak akan meminta pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto serta siap menerima segala konsekuensi atas perbuatannya.
Immanuel Ebenezer Gerungan didakwa bersama-sama melakukan pemerasan senilai Rp6,5 miliar. Selain itu, ia disebut mendapatkan keuntungan pribadi sebesar Rp70 juta serta menerima gratifikasi senilai Rp3,3 miliar dan sebuah motor Ducati Scrambler.
