Jakarta, tvOnenews.com - Hilirisasi riset saat ini digadang-gadang akan menjadi faktor penting dalam memperkuat inovasi di daerah.
Ia berharap Pemerintah Kota Surakarta bisa mengambil peran sebagai off taker atau pengguna utama inovasi yang dihasilkan perguruan tinggi, sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara nyata.
Menurutnya, Surakarta memiliki modal besar untuk mendorong inovasi karena ditopang sejumlah perguruan tinggi dan lembaga riset, termasuk Universitas Sebelas Maret (UNS), yang secara konsisten menghasilkan kajian berkualitas.
“Hilirisasi inovasi ini menjadikan pemerintah daerah diharapkan menjadi off taker dari inovasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Dengan begitu, hasil riset tidak berhenti sebagai laporan akademik, tetapi dapat diterapkan menjadi inovasi yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya Yusharto di Ruang Video Conference BSKDN pada Kamis (22/1/2026).
Ia menjelaskan, kolaborasi antara perangkat daerah dan perguruan tinggi perlu diperkuat agar riset dari kampus-kampus dapat diadopsi sebagai solusi atas berbagai persoalan layanan publik.
Setiap fakultas dan pusat kajian di perguruan tinggi, kata dia, memiliki peluang untuk bersinergi dengan organisasi perangkat daerah sesuai urusan pemerintahan masing-masing.
Yusharto juga menyinggung keterbatasan pendanaan inovasi di tingkat nasional. Saat ini, anggaran riset Indonesia masih berada di kisaran 0,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski demikian, komitmen Presiden untuk meningkatkan anggaran riset dan inovasi dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat kualitas dan kesinambungan inovasi ke depan.
Selain aspek pendanaan dan hilirisasi, pembudayaan inovasi turut menjadi perhatian. Yusharto mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Surakarta, mulai dari penyelenggaraan kompetisi inovasi, pemberian insentif, hingga penguatan ekosistem inovasi yang melibatkan beragam pemangku kepentingan.
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan pentingnya keberlanjutan inovasi daerah. Menurutnya, inovasi mengikuti prinsip kurva S, di mana pembaruan harus dimulai saat inovasi masih berada pada fase pertumbuhan agar tidak berhenti di titik jenuh.
“Dengan demikian, diharapkan inovasi yang ada dapat terus dipertahankan dan terus bisa dilakukan pembaharuan sehingga tidak sekadar tercatat secara administratif semata, tetapi memang benar-benar dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat," tegasnya.
