REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menegaskan Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan wajah Kementerian Agama di tengah masyarakat, sehingga kualitas layanan harus terus ditingkatkan dan tidak boleh lambat maupun berbelit-belit.
“Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam adalah wajah Kementerian Agama di tengah masyarakat. Jangan sampai masih ada keluhan layanan KUA yang lambat atau berbelit-belit. KUA harus menjadi pusat layanan keagamaan yang solutif, inklusif, dan responsif,” ujar Romo Syafi’i dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026).
- Praktik LGBT Ada di Ruang Publik, Pemerhati Pendidikan Cirebon: Ini Kota Wali, Mau pada Kualat?
- Efisiensi Anggaran Haji: Biaya Konsumsi Turun, Gramasi Makanan Naik
- Menantu Trump: Pengusaha Real Estate Israel akan Rekonstruksi Gaza
Menurutnya, keberadaan KUA yang tersebar hingga tingkat kecamatan menjadikan unit layanan ini sebagai titik temu utama masyarakat dengan negara dalam urusan keagamaan. Persepsi publik terhadap Kementerian Agama, sangat ditentukan oleh pengalaman layanan yang diterima di KUA.
Romo meminta agar program Revitalisasi KUA terus diperkuat sebagai bagian dari upaya menyiapkan dan melayani umat masa depan. Ia menekankan pelayanan publik tidak hanya menyangkut aspek administratif, tetapi juga mencerminkan kehadiran negara dalam melayani kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat secara bermartabat.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Direktur Jenderal Bimas Islam Abu Rokhmad melaporkan capaian kinerja layanan menunjukkan tren positif. Indeks Layanan Bimbingan Perkawinan, misalnya, telah mencapai skor 82 dan dinilai efektif dalam mendukung penguatan ketahanan keluarga.
Namun demikian, Dirjen Bimas Islam mengakui layanan zakat dan wakaf masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Saat ini, indeks layanan di sektor tersebut baru mencapai skor 57,2 dan menjadi salah satu fokus perbaikan ke depan.
Dukungan terhadap peningkatan kualitas layanan Bimas Islam juga disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang. Ia mengapresiasi capaian kinerja yang terukur melalui berbagai indeks layanan dan menegaskan komitmen DPR untuk mendukung kebijakan serta anggaran yang dibutuhkan.
“Indeks penilaian layanan keagamaan kita menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Komisi VIII tentu akan terus mendukung agar rekomendasi Rakernas ini benar-benar berdampak pada peningkatan layanan kepada masyarakat,” ujar Marwan.
/https%3A%2F%2Fcdn-dam.kompas.id%2Fimages%2F2026%2F01%2F22%2F5b623e989d97c500c5e5953fc8ae60e4-20260122TOK11.jpg)
