FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Politikus PDI Perjuangan, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengkritik pola kerja Kementerian Keuangan yang dnilainya terlalu bergantung pada penarikan pajak dan utang.
Dalam videonya yang beredar, Ahok mengatakan kebijakan fiskal pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada cara kasir yang sekadar mencari uang ketika keuangan negara menipis.
“Jangan kemudian keuangan kayak kasir doang nih. Kurang duit nyari lagi,” ujar Ahok dikutip pada Jumat (23/1/2026).
Ia menyinggung bahwa banyak pejabat keuangan yang justru berpendidikan tinggi.
Bahkan lulusan luar negeri, tetapi cara berpikirnya dianggap tidak berbeda jauh dari pengelolaan rumah tangga biasa.
“Lu orang sekolah kok. Sekolah luar negeri semua kok kayak kasir. Kayak nenek gua aja. Gak ada duit sama kakek gua. Gak bisa kayak gitu,” sebutnya.
“Gawat nih. Tahun depan mau tarik 700-an triliun buat bayar hutang-hutang. Aduh ampun,” sindirnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyoroti sistem perpajakan nasional yang dinilai tidak adil bagi rakyat kecil.
Kata dia, pajak semestinya lebih banyak ditujukan kepada pihak asing, bukan terus membebani masyarakat dalam negeri.
“Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau pajakin orang bukan pajak kita dong. Pajak orang asing harusnya,” imbuhnya.
Ia mencontohkan, masyarakat kini hampir selalu dikenai pajak dalam setiap aspek kehidupan.
Mulai dari membeli rumah, balik nama aset, hingga saat menempati tempat tinggalnya sendiri.
“Bayangin masa orang udah beli rumah, kena bayar pajak. Balik nama kena pajak. Udah tinggal masih kena pajak. Semua dipajakin kita,” terangnya.
Mantan Komisaris Utama Pertamina itu pun menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.
Ahok bilang, rakyat berhak tahu ke mana uang pajak mereka digunakan.
“Timbal balik kita apa? Eh lu buka dong anggaran dong. Pajak yang gua bayarin lu pake kemana saja, bos,” kuncinya.
(Muhsin/fajar)
