REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/ BoP) dinilai sebagai langkah diplomasi yang patut diapresiasi. Namun tetap perlu disikapi secara kritis agar tidak keluar dari prinsip keadilan, khususnya bagi Palestina.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Ahmad Fahrur Rozi yang akrab disapa Gus Fahrur menegaskan, partisipasi Indonesia harus memastikan Dewan Perdamaian benar-benar berpihak pada perdamaian yang adil dan tidak sekadar menjadi manuver politik Amerika Serikat (AS).
Baca Juga
Trump Tegaskan Kapal Induk Amerika Menuju Iran, Garda Revolusi: Target Sah
KPK Dalami Peran Husein yang Pernah Jadi Koordinator Demo Pemakzulan Bupati Pati Sudewo
Tampik Kritik Walhi, Pramono Klaim tak Ulang Cara Lama untuk Atasi Banjir Jakarta
Terkait gabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian, Gus Fahrur mengatakan bahwa keputusan pemerintah Indonesia perlu disambut positif sebagai upaya diplomasi penting. Namun harus tetap diiringi seruan untuk tetap kritis dan memastikan inisiatif ini benar-benar berpihak pada perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina. Ia menambahkan, supaya Dewan Perdamaian bukan sekadar manuver politik Amerika Serikat dan tidak terjadi tumpang tindih dengan kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). .rec-desc {padding: 7px !important;} "Secara keseluruhan, langkah ini bisa dilihat sebagai babak baru diplomasi Indonesia dalam isu Gaza," kata Gus Fahrur kepada Republika, Jumat (23/1/2026) Gus Fahrur berharap langkah Indonesia di Dewan Perdamaian dapat membawa harapan baru untuk solusi damai, meskipun masih menimbulkan perdebatan tentang metode dan peranannya dibandingkan badan internasional lainnya yang sudah ada.
