Aceh Tamiang, Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, mempercepat pelayanan administrasi kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga hingga dokumen penting lainnya secara cepat agar bisa mengakses hunian sementara (huntara) pascabencana banjir dan longsor.
"Karena hari ini apalagi dari pemerintah terutama dari BNPB juga sudah melakukan pendaftaran, baik huntap (hunian tetap) dan huntara (hunian sementara), maka untuk itu kita segera memberikan yang terbaik dan secepat mungkin kepada masyarakat," kata Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Tamiang Ahmad Yani ditemui di Aceh Tamiang, Jumat.
Yani menuturkan pelayanan Disdukcapil setempat dilakukan pada fase ketiga penanganan bencana, setelah kebutuhan darurat dan sosial terpenuhi, guna memastikan keberlanjutan administrasi warga dalam fase pemulihan ekonomi dan sosial.
Dia menyampaikan penyesuaian jam layanan dilakukan dengan tetap membuka pelayanan hingga pukul 17.00, meski terdapat toleransi kehadiran pegawai terdampak bencana, guna menjaga keberlangsungan pelayanan publik bagi masyarakat luas.
"Kami memberikan pelayanan yang semudah mungkin. Kita ketahui bersama wilayah Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah yang terparah," ujarnya.
Ia menuturkan masyarakat yang telah mendaftar sebelum jam penutupan tetap dilayani hingga seluruh proses selesai, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah memastikan hak administrasi warga tetap terpenuhi tanpa hambatan.
Kemudahan juga diberikan melalui mekanisme perwakilan keluarga atau perangkat desa, mengingat banyak warga kehilangan kendaraan dan akses transportasi akibat banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut.
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Tamiang Ahmad Yani menjawab pertanyaan awak media ditemui di Aceh Tamiang, Jumat (23/1/2026). ANTARA/Harianto
Seluruh proses pelayanan administrasi kependudukan dilakukan tanpa pungutan biaya, dengan prinsip tidak mempersulit masyarakat agar kebutuhan dokumen dapat dipenuhi secara cepat, tepat, dan mendukung pemulihan kehidupan warga.
Dia menyebutkan sejak pelayanan darurat dimulai 24 Desember hingga 23 Januari, Dinas Dukcapil Aceh Tamiang telah menerbitkan 556 biodata kependudukan, 1.474 kartu keluarga, 225 akta kelahiran, dan 86 akta kematian.
Baca juga: BNPB verifikasi 26 ribu unit rumah terdampak bencana di Bireuen
Pada awalnya, pihaknya memberikan pelayanan yang difokuskan pada biodata dan kartu keluarga sebagai dokumen pengganti sementara KTP, guna mendukung akses bantuan sosial, layanan kesehatan, serta rujukan pengobatan bagi warga terdampak.
Selanjutnya pemulihan layanan permanen dimulai sejak 14 Januari setelah pemerintah pusat menyalurkan alat perekaman, mesin cetak, serta 10.000 blangko KTP, sehingga pengurusan KTP asli kembali berjalan normal.
Dia mengatakan Kecamatan Kota Kualasimpang dan Karang Baru menjadi wilayah dengan permohonan layanan tertinggi, sementara kecamatan lain tetap terlayani melalui pendataan yang kolektif.
Di sisi lain, pelayanan kependudukan dipandang sebagai fondasi penting pemulihan pascabencana, karena menjadi syarat utama akses kesehatan, pembukaan rekening, distribusi bantuan, dan layanan pendidikan masyarakat.
Meski mengalami kerusakan peralatan dengan estimasi kerugian mencapai ratusan juta rupiah, Disdukcapil Aceh Tamiang tetap bergerak cepat membersihkan kantor dan membuka layanan demi kepentingan masyarakat.
Baca juga: Penyintas banjir bandang Palembayan Agam siap tempati huntara
Baca juga: AHY: Pemulihan korban bencana sumatera harus dimulai dari rumah
Baca juga: Penyintas banjir Sumbar antusias segera tempati huntara Danantara
"Karena hari ini apalagi dari pemerintah terutama dari BNPB juga sudah melakukan pendaftaran, baik huntap (hunian tetap) dan huntara (hunian sementara), maka untuk itu kita segera memberikan yang terbaik dan secepat mungkin kepada masyarakat," kata Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Tamiang Ahmad Yani ditemui di Aceh Tamiang, Jumat.
Yani menuturkan pelayanan Disdukcapil setempat dilakukan pada fase ketiga penanganan bencana, setelah kebutuhan darurat dan sosial terpenuhi, guna memastikan keberlanjutan administrasi warga dalam fase pemulihan ekonomi dan sosial.
Dia menyampaikan penyesuaian jam layanan dilakukan dengan tetap membuka pelayanan hingga pukul 17.00, meski terdapat toleransi kehadiran pegawai terdampak bencana, guna menjaga keberlangsungan pelayanan publik bagi masyarakat luas.
"Kami memberikan pelayanan yang semudah mungkin. Kita ketahui bersama wilayah Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah yang terparah," ujarnya.
Ia menuturkan masyarakat yang telah mendaftar sebelum jam penutupan tetap dilayani hingga seluruh proses selesai, sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah memastikan hak administrasi warga tetap terpenuhi tanpa hambatan.
Kemudahan juga diberikan melalui mekanisme perwakilan keluarga atau perangkat desa, mengingat banyak warga kehilangan kendaraan dan akses transportasi akibat banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut.
Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Tamiang Ahmad Yani menjawab pertanyaan awak media ditemui di Aceh Tamiang, Jumat (23/1/2026). ANTARA/Harianto
Seluruh proses pelayanan administrasi kependudukan dilakukan tanpa pungutan biaya, dengan prinsip tidak mempersulit masyarakat agar kebutuhan dokumen dapat dipenuhi secara cepat, tepat, dan mendukung pemulihan kehidupan warga.
Dia menyebutkan sejak pelayanan darurat dimulai 24 Desember hingga 23 Januari, Dinas Dukcapil Aceh Tamiang telah menerbitkan 556 biodata kependudukan, 1.474 kartu keluarga, 225 akta kelahiran, dan 86 akta kematian.
Baca juga: BNPB verifikasi 26 ribu unit rumah terdampak bencana di Bireuen
Pada awalnya, pihaknya memberikan pelayanan yang difokuskan pada biodata dan kartu keluarga sebagai dokumen pengganti sementara KTP, guna mendukung akses bantuan sosial, layanan kesehatan, serta rujukan pengobatan bagi warga terdampak.
Selanjutnya pemulihan layanan permanen dimulai sejak 14 Januari setelah pemerintah pusat menyalurkan alat perekaman, mesin cetak, serta 10.000 blangko KTP, sehingga pengurusan KTP asli kembali berjalan normal.
Dia mengatakan Kecamatan Kota Kualasimpang dan Karang Baru menjadi wilayah dengan permohonan layanan tertinggi, sementara kecamatan lain tetap terlayani melalui pendataan yang kolektif.
Di sisi lain, pelayanan kependudukan dipandang sebagai fondasi penting pemulihan pascabencana, karena menjadi syarat utama akses kesehatan, pembukaan rekening, distribusi bantuan, dan layanan pendidikan masyarakat.
Meski mengalami kerusakan peralatan dengan estimasi kerugian mencapai ratusan juta rupiah, Disdukcapil Aceh Tamiang tetap bergerak cepat membersihkan kantor dan membuka layanan demi kepentingan masyarakat.
Baca juga: Penyintas banjir bandang Palembayan Agam siap tempati huntara
Baca juga: AHY: Pemulihan korban bencana sumatera harus dimulai dari rumah
Baca juga: Penyintas banjir Sumbar antusias segera tempati huntara Danantara
