FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat pasar keuangan Ibrahim Assuaibi menilai investasi nikel di Indonesia mengalami kemajuan signifikan, terutama setelah kebijakan hilirisasi mendorong pembangunan smelter dan meningkatkan nilai tambah komoditas strategis tersebut.
Menurut Ibrahim, kehadiran smelter membuat Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah, melainkan produk setengah jadi hingga jadi, sehingga harga jual nikel meningkat dan menarik minat investor asing dalam jangka panjang.
“Dulu kita ekspor bahan mentah dengan harga murah, sekarang dengan smelter nilai jualnya jauh lebih tinggi dan manfaat ekonominya lebih besar bagi Indonesia,” ujar Ibrahim.
Ibrahim juga menyoroti dampak positif industri nikel terhadap wilayah Indonesia timur, terutama peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang, seiring meningkatnya permintaan nikel untuk industri baterai kendaraan listrik.
Namun demikian, ia mengakui persoalan tumpang tindih lahan dan aktivitas tambang ilegal masih menjadi hambatan serius, terutama akibat konflik lahan adat dan lemahnya komunikasi antara perusahaan, penggarap, serta masyarakat setempat.
Terkait kriminalisasi dua pegawai PT Wana Kencana Mineral yang memasang patok batas lahan, Ibrahim menilai tindakan tersebut keliru karena karyawan hanya menjalankan tugas sesuai standar operasional perusahaan.
Ia menegaskan, pematokan dilakukan untuk mencegah penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan perusahaan, namun justru memicu konflik akibat klaim sepihak dari pihak-pihak yang tidak memiliki dasar hukum kuat.
“Secara hukum, karyawan itu hanya bekerja sesuai SOP,” kata Ibrahim.
Ibrahim menjelaskan, banyak konflik lahan tambang bersumber dari penguasaan turun-temurun tanpa dokumen sah, sehingga generasi berikutnya mengklaim lahan sebagai warisan meski secara legal merupakan milik perusahaan pemegang IUP.
Ia juga menilai, dalam banyak kasus, aktivitas tambang ilegal kerap mendapat perlindungan pihak tertentu, sehingga ketika perusahaan menertibkan wilayahnya, justru muncul kriminalisasi terhadap pekerja lapangan.
Mengenai tuduhan keterangan palsu terhadap manajemen PT WKM di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ibrahim mempertanyakan dasar hukum laporan tersebut karena dokumen perusahaan telah diuji dan diterima dalam persidangan sebelumnya.
Menurutnya, jika data dianggap palsu, seharusnya dipersoalkan sejak awal persidangan, bukan setelah putusan pengadilan menyatakan dokumen sah dan memenangkan perusahaan pemegang izin resmi.
“Kalau pengadilan sudah memeriksa dan mengesahkan dokumen, lalu dipersoalkan lagi, ini patut dipertanyakan. Perusahaan tidak mungkin beroperasi dengan data palsu,” tegasnya.
Ibrahim mengingatkan, kriminalisasi berulang terhadap perusahaan tambang besar yang mempekerjakan ratusan karyawan berpotensi mengganggu stabilitas usaha, produksi, serta kontribusi pajak bagi negara dan daerah.
Ia menilai, persoalan lahan dan perizinan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata atau mediasi, bukan dengan pendekatan pidana yang menimbulkan ketidakpastian investasi.
Sebagai penutup, Ibrahim meminta aparat penegak hukum lebih berhati-hati menangani sengketa pertambangan agar tidak menghambat arus investasi di tengah perlambatan ekonomi nasional.
“Penegak hukum harus adil dan mengedepankan mediasi. Jangan sampai kegaduhan hukum membuat investor takut dan akhirnya meninggalkan Indonesia,” pungkas Ibrahim.
