REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan proses penilaian terhadap para calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dijalankan secara objektif. Hal itu disampaikan menyikapi meluasnya pandangan publik terkait kekhawatiran atas independensi BI seiring masuknya nama Thomas Djiwandono yang merupakan keponakan Presiden Prabowo Subianto dalam bursa pemilihan Deputi Gubernur BI.
“Masyarakat mempunyai persepsi, itu adalah haknya untuk memberikan penilaian dan sebagainya. Itu juga menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Thomas secara pribadi, dan bagi kami di Komisi XI, terutama saya yang mengenal Pak Thomas, beliau adalah orang yang mempunyai kemampuan serta rekam jejak yang bagus,” kata Misbakhun kepada wartawan usai menggelar agenda fit and proper test terhadap salah satu kandidat Deputi Gubernur BI, Solikin M. Juhro, di Kompleks DPR RI, Jumat (23/1/2026).
- Saingi Thomas Djiwandono, Solikin M Juhro Optimistis Terpilih Jadi Deputi Gubernur BI
- Jadi Calon Deputi Gubernur BI, Solikin Angkat Semangat Soemitronomics
- Solikin M Juhro Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI, Ini Pokok-Pokok Pemikirannya
Thomas dijadwalkan menjalani fit and proper test pada Senin (26/1/2026). Pada hari yang sama, kandidat lainnya, Dicky Kartikoyono, juga akan mengikuti proses tersebut.
Misbakhun mengungkapkan, apabila Thomas terpilih dalam bursa pencalonan Deputi Gubernur BI, hal itu dinilai layak karena ia menilai Thomas memiliki kemampuan yang mumpuni melalui kerja sinergis. Pasalnya, struktur Dewan Gubernur BI terdiri atas Gubernur BI, Deputi Gubernur Senior BI, dan Deputi Gubernur yang bersifat kolektif kolegial.
.rec-desc {padding: 7px !important;}“Jadi mereka saling melengkapi, saling bersinergi, saling menguatkan sehingga hasilnya adalah kebijakan moneter. Namun, bagaimana kebijakan moneter itu efektif di pasar merupakan persoalan yang lain,” terangnya.
Misbakhun menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme kerja sinergis tersebut. Ia meminta agar publik tidak mengaitkan persoalan yang bersifat personal dengan bidang kerja tertentu, terlebih Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki sistem aturan dan regulasi yang jelas.
“Jadi independensi itu dikuatkan, dan tidak mungkin hanya karena satu orang yakni jika Thomas terpilih, kemudian independensi itu terganggu. Ini yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat, berilah penilaian yang objektif kepada setiap calon,” tuturnya.
Komisi XI DPR RI, lanjut Misbakhun, memastikan penilaian terhadap para kandidat dilakukan secara objektif. Salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada seluruh fraksi di Komisi XI untuk mengajukan berbagai pertanyaan kepada calon Deputi Gubernur BI. Dengan demikian, eksplorasi kemampuan, baik pengetahuan umum, moneter, maupun pemahaman politik, dapat digali secara menyeluruh.
Proses fit and proper test tersebut juga disiarkan secara terbuka melalui kanal YouTube Komisi XI DPR RI. Dengan begitu, masyarakat dapat mengikuti dan menyimaknya secara langsung serta memberikan penilaian sesuai pandangan masing-masing.
“Jadi, keterbukaan ini mohon juga diberi apresiasi agar penilaian dilakukan secara lebih objektif, tidak hanya dari satu sisi, tetapi secara menyeluruh,” tegasnya.
