Jakarta, VIVA – Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah luar biasa dalam menangani dampak banjir yang meluas di sejumlah wilayah lumbung pangan nasional. Banjir yang merendam ribuan hektare sawah dinilai tidak bisa lagi diperlakukan sebagai bencana rutin, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan pangan nasional dan keberlangsungan hidup petani.
Wakil Ketua Harian DPP PKB, Najmi Mumtaza Rabbany, yang akrab disapa Gus Najmi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi para petani yang sawahnya terendam banjir, khususnya di kawasan Pantura Jawa seperti Demak, Kudus, dan Pati, serta sejumlah wilayah di Sumatera dan Sulawesi.
- CIRS
“Petani adalah pahlawan pangan kita. Ketika mereka kehilangan sawah, modal, dan harapan, negara tidak boleh hadir setengah-setengah. Ini bukan sekadar soal banjir, tapi soal masa depan pangan dan kesejahteraan rakyat kecil,” ujar Gus Najmi dalam keterangannya, Jumat, 23 Januari 2026.
PKB menilai langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah pendataan yang akurat, transparan, dan menyeluruh terhadap seluruh petani terdampak. Pemerintah pusat dan daerah diminta turun langsung ke lapangan agar tidak ada petani yang terlewat dari skema bantuan hanya karena persoalan administrasi.
Ancaman gagal panen atau puso juga dinilai semakin nyata. Dengan biaya tanam rata-rata mencapai Rp10–12 juta per hektare, total kerugian petani di berbagai daerah terdampak diperkirakan dapat menembus angka triliunan rupiah. Maka itu, PKB mendesak pemerintah menyiapkan kompensasi atau subsidi penggantian modal tanam secara langsung.
“Kita tidak bisa hanya bergantung pada skema asuransi pertanian yang jangkauannya terbatas. Negara harus hadir melalui alokasi anggaran darurat agar petani bisa segera menanam kembali setelah air surut,” tegasnya.
Lebih lanjut, PKB mengingatkan bahwa penurunan produksi padi akibat banjir berpotensi memicu kenaikan harga beras secara nasional. Pemerintah diminta segera melakukan mitigasi stok pangan dan tidak menjadikan kondisi ini sebagai alasan untuk membuka keran impor beras yang justru berpotensi menekan harga gabah petani di kemudian hari.
Selain penanganan jangka pendek, PKB juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pertanian dan tata ruang di wilayah lumbung pangan.
